SABTU , 17 NOVEMBER 2018

PD Pasar Dituding Pungli

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Sabtu , 04 Maret 2017 14:44
PD Pasar Dituding Pungli

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kecamatan Rappocini menuding Perusahaan Daerah (PD) Pasar Makassar Raya melakukan praktik Pungutan Liar (Pungli). PD Pasar disebut memungut iuran ke sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan sepanjang Jl Sultan Alauddin, Makassar.

Kepala Seksi Kenyamanan dan Ketertiban Kecamatan Rappocini, Bintang Haris, mengatakan, pasca melakukan penertiban PKL di Jl Sultan Alauddin beberapa waktu lalu, pihaknya menemukan karcis penarikan retribusi PD Pasar yang ditunjukkan salah satu PKL, kepada tim saat menggelar operasi.

“Tim kami saat melakukan penertiban bersama Satpol PP, diperlihatkan karcis retribusi yang dikeluarkan oleh PD Pasar, dengan alasan itulah para PKL merasa diijinkan berjualan di atas trotoar,” jelas Bintang diberitakan Rakyat Sulsel, Sabtu (4/3).

Padahal, lanjut Bintang, Walikota Makasar Mohammad Ramdhan Pomanto telah menegaskan bahwa tidak ada pungutan apapun atas PKL dan juga melarang PKL memanfaatkan trotoar untuk menggelar lapak.

“Saya kira mereka (PD Pasar) sudah mengetahui jika pak wali tidak membenarkan ada pungutan terhadap PKL yang berjualan di luar area pasar. Itu bisa jadi yang seperti itu merupakan pungutan liar,” jelasnya.

Bintang mengaku, jika penertiban yang dilakukannya tersebut berdasarkan instruksi dari pihak kecamatan yang telah memerintahkan untuk menertibkan para PKL yang dinilai telah melanggar karena menempati trotoar.

“Penertiban yang kita laksanakan itu kan perintah langsung dari camat masing-masing wilayah,” katanya.

[NEXT-RASUL]

Sementara, terkait dugaan pungli tersebut, Bintang mengaku, akan melakukan klarifikasi ke PD Pasar dan juga Wali Kota Makassar.

“Kalau seperti ini kita juga bingung menindak, ujung-ujungnya kinerja kita dianggap tidak jalan. Nanti kami akan mencoba koordinasikan soal ini ke pak camat untuk diteruskan ke pak wali,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Rahim Bustam, mengakui, karcis yang dikeluarkan. Namun, karcis tersebut bukan sebagai pemberian izin bagi PKL berjualan atas di trotoar.

“Karcis itu bukan sebagai izin menjual, di mana pun kalau kita dapati ada PKL yang menjual pasti kami tagih, jadi itu memang retribusi yang ditarik karena aktifitas PKL itu menjual di fasilitas umum,” tegasnya.

Jika PKL berjualan dan tidak menempati fasum milik Pemkot Makassar, maka pihaknya tentu tidak akan menarik uang retribusi.

“Kami tidak punya wewenang untuk menertibkan PKL yang melanggar itu, kalaupun ada yang melanggar karena menempati trotoar, kan yang punya wewenang itu pemerintah setempat dan Satpol PP. Kami hanya sebatas melaksanakan aturan penarikan retribusinya,” jelas Rahim. (***)


div>