SABTU , 23 JUNI 2018

PDAM Diminta Kembalikan Uang Rakyat

Reporter:

Alief

Editor:

asharabdullah

Rabu , 14 Maret 2018 11:30
PDAM Diminta Kembalikan Uang Rakyat

Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika. (ist)

*Terkait Kebocoran Pipa PDAM

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Busranuddin Baso Tika, meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk mengembalikan uang masyarakat, sebagai kompensasi atas kebocoran jaringan pipa distribusi yang ditengarai mencapai hingga 40%.

Menurut BBT–sapaan akrabnya, dengan tingkat kebocoran selama ini, dinilai telah mempengaruhi suplai air ke pelanggan. Namun pelanggan tetap dibebankan pembayaran meskipun pelayanan tidak sesuai yang diharapkan.

“Ini uang rakyat yang dipakai perlu dikembalikan kepada rakyat, karena untuk apa ada Direksi kalau semua tingkat kebocoran dibebankan kepada rakyat. Persoalan tingkat kebocoran air itu sepenuhnya tanggungjawab Direksi. Kasihan masyarakat tetap dibebankan tarif normal sementara pelayanan tidak normal,” ungkap BBT, yang juga merupakan Ketua Pansus Perubahan Status PDAM, saat ditemui di ruang fraksinya, Selasa (13/3) kemarin.

Dijelaskannya bahwa, tingkat kebocoran air di perusahaan plat merah itu dari tahun ke tahun tidak bisa teratasi. Sehingga dalam hal ini masyarakat yang dijadikan korban atas tingkat kebocoran itu karena tidak mendapatkan suplai air sesuai yang diharapkan.

“Kita minta ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, PDAM tidak boleh seenaknya membebankan kesalahannya pada masyarakat,” tegas Ketua DPC PPP Makassar ini.

Olehnya itu, BBT mengaku saat rapat Pansus beberapa waktu lalu, bersikeras agar status PDAM yang sebelumnya Perusahaan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi perseroan terbatas daerah (Perseroda) agar kerjanya bisa lebih profesional. Sehingga, PDAM tidak bisa berbuat sewenang-wenang membebani masyarakat.

“Rapat Pansus lalu saya sampaikan jika PDAM berstatus Perseroda, maka tentu PDAM harus tunduk dan patuh dengan tiga undang-undang. Pertama Undang-undang perseroan, undang-undang ketenagakerjaan, dan yang ketiga, Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jadi tentu PDAM tidak bisa lagi sewenang-wenang karena pasti ada konsekuensinya,” terangnya.

Selain itu, dengan berbentuk Perseroda maka dengan dasar ketiga undang-undang itu, konsumen juga akan terlindungi, tenaga kerja pun bisa sejahtera dan terjamin keselamatan kerjanya. Bahkan, fungsi sosial PDAM juga bisa berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat yakni dengan memanfaatkan program CSR.

Terpisah, Anggota DPRD Kota Makassar, yang juga Wakil Ketua Pansus Perubahan Status PDAM, Badaruddin Ophier, juga menyoroti soal tingginya tingkat kebocoran air di PDAM Makassar yang menurutnya seharusnya bisa diminimalisir. Sebab selama ini perusahaan milik Pemkot Makassar tersebut menggandeng pihak ketiga untuk mengatasi persoalan tersebut.

Olehnya itu, legislator asal fraksi Gerindra itu, menegaskan sebelum pembahasan Ranperda PDAM kembali dilanjutkan Pansus di DPRD. Ia meminta agar PDAM harus bisa memperlihatkan data valid soal jumlah dan tingkat kebocoran air yang terjadi lebih dahulu.

“Sebelum masuk ke pembahasan terkait perubahan status PDAM apakah berbentuk Perumda atau Perseroda, saya minta terlebih dahulu PDAM harus bisa transparan dan menunjukkan data kebocoran air hingga saat ini,” imbaunya.

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini juga meminta PDAM untuk dapat menjelaskan kebocoran yang terjadi, apakah disebabkan persoalan yakni teknis atau non teknis.

“Harus juga diurai, misalnya kebocoran disebabkan faktor teknis, berapa banyak di pipa tansmisi, distribusi dan pipa sambungan rumah. Selain itu, untuk non teknis, PDAM juga harus bisa mengurai bagaimana akurasi pencatatan meter air, kualitas meter yang digunakan, percepatan sistem pelaporan meter bermasalah, dan lain sebagainya,” beber Ophier.

Dengan demikian, lanjut Ophier, jika semuanya telah jelas maka pasti sudah bisa langsung dievaluasi. Termasuk pada saat penganggaran apakah ada korelasinya antara kebocoran dengan program kerjanya dan kalau ada berapa persen yang bisa PDAM tekan dari dana yang mereka alokasikan.

Terkait bagaimana status yang paling ideal buat PDAM, apakah berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), legislator yang akrab disapa Bro Ophier ini mengatakan masih sementara mengkaji apakah kerjasama dengan pihak ketiga (bentuk Perseroda) akan lebih menguntungkan ataukan tidak.

“Kemarin saya tekankan bahwa saya sangat menolak jika PDAM dipihak ketigakan, kenapa? karena pihak ketiga berpotensi mengikis fungsi sosial PDAM, sebab orientasinya hanya mengejar profit. Lagian yang bermasalah bukan statusnya tapi manusianya, kok bisa kebocoran air sangat tinggi, padahal aset yang dimiliki lengkap,” kata Bro Ophier.

Sementara, Kepala Bagian Humas PDAM Makassar, Idris Tahir mengakui jika tingkat kebocoran air PDAM hingga saat ini belum bisa terdeteksi secara keseluruhan. Lantaran banyak pipa-pipa milik PDAM sudah berusia cukup lama, bahkan ada yang sejak jaman pemerintah Belanda masih terpakai.

“Kalau persoalan data tentang kebocoran pipa existing, itu belum terdeteksi kebocornya secara keseluruhan. Sebab banyak pipa-pipa lama yang terpakai sudah ada sejak tahun 1924,” jelas Idris.

Menurut Idris, hal tersebut tentu diketahui oleh Wakil Ketua Pansus, yakni Badaruddin Ophier. Sebab legislator tersebut adalah mantan tim verifikasi kebocoran air saat masih mengabdi di PDAM Makassar

“Saya kira pak Ophier yang paling banyak mengetahui persoalan penyebab dari tingginya kebocoran air PDAM. Pak Ophier yang paling tau tentang kondisi pipa-pipa lama itu, termasuk yang sementara kita akan ganti di poros perintis, lanjutan dari Pintu 1 Unhas sampai ke Daya,” pungkasnya. (*)


div>