KAMIS , 19 JULI 2018

PDUI Sulsel Tolak Dokter Layanan Primer

Reporter:

Editor:

faisalpalapa

Sabtu , 05 Maret 2016 13:43
PDUI Sulsel Tolak Dokter Layanan Primer

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM- Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Sulsel, melayangkan aspirasinya ke ruang Komisi E DPRD Sulsel untuk membahas tentang penolakan PDUI pada pendidikan formal Dokter Layanan Primer (DLP).

Ketua PDUI Sulsel, Dr. dr. Citrakesumasari mengatakan istilah DLP setara dengan dokter spesialis. Menurutnya, istilah DLP pertama kali muncul dan tertuang dalam UU Pendidikan Dokter (Dikdok) no 20 tahun 2013.”DLP setara dengan spesialis yang merupakan salah satu bentuk pendidikan dokter selain pendidikan dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebelumnya PDUI pusat sudah melakukan gugatan uji materi DLP ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2014 lalu. Namun, ia menyayangkan karena proses gugatan yang diajukan ditolak oleh MK. “Tahun 2014 lalu kita (PDUI) mengajukan gugatan terhadap materi DLP, tapi kita kecewa karena pada awal tahun 2016 diproses dan kemudian ditolak,” ucap Citra.

Ketika ditanya tentang kedatangannya di komisi E DPRD Sulsel, Citra mengatakan kedatangannya di komisi E DPRD Sulsel adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk tetap menolak DLP. Menurutnya, bukan hanya PDUI Sulsel yang melakukan kunjungan pada komisi E DPRD Sulsel tapi seluruh PDUI provinsi melakukan hal yang sama. “Kita datang di komisi E DPRD Sulsel adalah salah satu langkah untuk menolak DLP ini, dan bukan PDUI Sulsel saja yang melakukan ini tapi seluruh PDUI provinsi juga melakukan hal yang sama,” terangnya.

Sementara itu, sekretaris Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulsel, dr. Siswanto Wahab mengatakan DLP yang ada dalam undang undang no 20 tahun 2013 tidak jelas. Ia menilai, ketika dokter mengikuti DLP maka akan meninggalkan pasien yang ada di daerah dan tempat kerjanya. “DLP itu jelas, dan ketika dokter mengikuti DLP maka akan merusak pelayanan kesehatan yang ada di daerah,” ujarnya.

Hal senada pun dilontarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, Muh. Ichsan. Selama ini program DLP tidak jelas dan tidak sesuai dengan realita pelayanan. Bukan hanya itu, kata dia, tempat pendidikan DLP pun tidak jelas. “DLP itu serba tidak jelas, sebab tidak sesuai dengan pelayanan yang ada pada rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah” ujarnya.

Ia menambahkan, secara umum di Sulsel masih kekurangan dokter. Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari rasio pelayanan dokter dimana satu orang dokter masih melayani 3.225 orang, dimana idealnya standar pelayanan dokter tersebut yakni 1 : 2500. “Di Sulsel masih kekurangan dokter karena rasio pelayanan saat ini yakni 1 : 3225 sedang yang standar dalam pelayanan adalah 1 : 2500, sehingga ketika dokter ikut dalam DLP maka dokter akan meninggalkan pasiennya,” ungkapnya.

Sementara itu, ketua komis E DPRD Sulsel, Marzuki Wadeng mengatakan akan menindak lanjuti laporan PDUI Sulsel. Ia menilai, apa yang diperjuangkan oleh PDUI tersebut sangatlah wajar dan layak untuk dibantu. “Saya akan menindak lanjuti laporan ini, dan akan menyampaikan ke pusat melalui DPR RI untuk dilaporkan pada kementerian kesehatan,” ujarnya.

Sejauh ini keberadaan DLP masih menjadi kontroversi di berbagai kalangan. Hal itu disebabkan adanya anggapan program pendidikan ini bertolak berlakang dengan Undang-undang Praktik Kedokteran karena adanya Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) yang baru berjalan pada 2012. DLP merupakan jenjang baru pendidikan kedokteran di Indonesia yang dilaksanakan setelah program profesi dokter dan program internship yang setara dengan jenjang pendidikan profesi spesialis.


div>