SENIN , 19 NOVEMBER 2018

Pedagang Ajukan Class Action ke PN, Tunjuk Erwin Kallo Sebagai Kuasa Hukum

Reporter:

Armansyah

Editor:

Iskanto

Senin , 24 September 2018 09:30
Pedagang Ajukan Class Action ke PN, Tunjuk Erwin Kallo Sebagai Kuasa Hukum

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kisruh relokasi pedagang Pasar Sentral Makassar bakal berbuntut panjang. Pasalnya, Aliansi Pedagang Makassar Mal (ALPMM) yang menghimpun 1.800 pedagang resmi Pasar Sentral Makassar menyerahkan kuasa hukum ke pengacara anyar Erwin Kallo untuk melakukan perlawanan di Eks Ruko Pasar Sentral, Minggu (23/9).

Erwin mengatakan, pihaknya akan menggugat tiga objek sekaligus, yakni PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR), Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar pasca ditunjuk sebagai kuasa hukum mewakili 1.800 pedagang resmi.

“Kita akan mengajukan gugatan class action (gugatan perwakilan kelompok) ke Pengadilan Negeri Makassar. Kita gugat itu MTIR, Pemkot, dan BPN,” jelasnya.

Erwin menjelaskan, materi gugatan yang diajukan ke bidang perdata PN Makassar perihal pembangunan yang ada, yakni gedung baru New Makassar Mal (NMM) dinilai cacat administrasi dan hukum.

“Pembangunan (NMM) tidak sah, tidak sah karena dibangun tidak melalui persetujuan pedagang, karena sertifikat yang ada di sini (pedagang) merupakan sertifikat rumah susun. Artinya, pedagang punya hak atas bangunan dan tanah,” terangnya.

“Undang-Undang (UU) yang dipakai di sertifikat itu UU rumah susun. Berarti apa? Secara hukum pedagang pemilik bangunan dan tanah,” tambahnya.

Mantan calon Wali Kota Makassar tahun 2013 ini, menjelaskan, pihaknya menggugat BPN dengan tujuan agar BPN bisa memberitahukan status lahan di NMM tersebut.

“Mereka kan (BPN) yang keluarkan, kita nanti tanya BPN apa maksudnya, ini statusnya bagaimana. Ini kan tanah bersama, seperti kita beli apartemen dimana bangunan dan tanah jadi milik bersama, itumi ada di sertifikat luas tanah meski tertulis 0,05 persen karena sudah jadi tanah bersama,” katanya.

“Kalau Anda tanya dasar gugatannya, kita gugat pembangunannya yang tidak sah, bukan penggusurannya bahwa pembangunan NMM cacat hukum karena tanpa persetujuan pedagang, rapat umum anggota,” tambahnya.

Untuk pemkot, kata Erwin, pihaknya menggugat lantaran pemkot dinilai lalai dalam hal pengawasan pembangunan gedung baru NMM. Pasalnya, pembangunan NMM tidak memiliki akses tangga darurat. Padahal, dalam aturan bangunan diatas dua lantai wajib memiliki akses tersebut.

“Kenapa pemkot digugat? Kenapako (pemkot) bikin kerjasama, kenapa ko izinkan. Kedua, kenapa (pedagang) digusur? Karena ini masalah belum selesai. Ini bukan isu DTRB (Dinas Tata Ruang dan Bangunan) atau fungsi jalan, siapa juga yang tidak mau pindah? Dan mereka (pedagang) di jalan bukan karena liar tapi mereka disuruh,” kesalnya.

“Akar masalahnya itu, penetapan harga seenaknya dari MTIR. Padahal, mereka untungnya berlipat-lipat. Awalnya 1.800 lods, terus bangun hampir 4.000, harusnya pedagang lama dikasi harga modal,” tambahnya.

Sementara, Ketua ALPMM, Zainuddin, mengatakan, pihaknya melakukan gugatan dengan bantuan pengacara Erwin Kallo ke PN Makassar lantaran PT MTIR tidak menyepakati harga lods sekira Rp42,15 juta per meter. Padahal, harga tersebut sudah ditetapkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beberapa waktu lalu.

“Kami tetap menolak naik ke atas (NMM) selama harga yang pernah kita sepakati itu Rp42,158 juta per meter tidak dijalankan. Sampai sekarang tidak di SK-kan,” katanya. (*)


div>