SENIN , 17 DESEMBER 2018

Pegawai Kontrak Ngeluh, Honor Kegiatan Tak Merata

Reporter:

rakyat-admin

Editor:

Jumat , 15 April 2016 11:47
Pegawai Kontrak Ngeluh, Honor Kegiatan Tak Merata

int

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Sejumlah pegawai tenaga honorer mengeluhkan tidak meratanya honor kegiatan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Pasalnya, beberapa honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai aparat di pemerintahan, justru tidak mendapatkan honor kegiatan, sementara beberapa lainnya justru mendapat bagian.

Hal inilah yang dianggap pegawai kontrak jika honor kegiatan tidak merata di Sekretariat DPRD Makassar. Salah satu tenaga honorer yang enggan disebutkan namanya, itu mengaku jika adanya ketidakadilan dalam pembagian jatah honor kegiatan di DPRD.

Menurut sang sumber, terhitung sejak masuk tahun 2016, ia mengaku tidak pernah lagi mendapatkan honor kegiatan, dan semata-mata hanya memperoleh gaji sebagai tenaga honorer sebesar Rp500 ribu per bulan. “Dulu kita masih diberi Rp325 ribu setiap bulan, diterima bersamaan gaji honorer, sekarang sudah tidak ada lagi,” terang honorer yang sudah lima tahun mengabdi di DPRD Kota Makassar itu.

Namun diketahui, ada beberapa pegawai yang juga masih berstatus tenaga honor malah mendapatkan honor kegiatan setiap bulannya sebesar Rp332 ribu. Misalnya tenaga honorer dibagian perlengakapan sekretariat dewan, Bagian Umum, Bagian Persidangan, dan Bagian Keuangan.

“Yang dapat itu tidak semuanya, hanya beberapa orang saja. Padahal porsi kerja kita sama saja, tetap kenapa soal gaji dibeda-bedakan. Ada yang dapat ada tidak,” keluhnya.

[NEXT-RASUL]

Menurutnya, kalau memang anggaran untuk honor kegiatan tenaga kontrak tidak mencukupi untuk diberikan seluruh pegawai honorer, baiknya tidak perlu dianggarkan, sebab hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial sesama pegawai kontrak yang ada di sekretariat dewan.

Terkait hal itu, Sekretariat Dewan DPRD Kota Makassar, Adwi Umar tidak menampik honor kegiatan pegawai kontrak yang tidak merata. Menurutnya anggaran yang disediakan pemerintah memang hanya cukup untuk mencakup beberapa tenaga honorer yang punya kinerja baik.

“Kita memang selektif memberikan honor kegiatan kepada tenaga kontrak, hanya mereka yang punya tingkat absensi dan kehadiran yang bagus serta kinerja yang bagus yang mendapatkan honor,” tuturnya.

Mantan Kepala Bagian Umum DPRD Makassar ini menambahkan, penerima honor kegiatan disebutkannya bisa berubah sewaktu-waktu. Misalnya, bulan ini ada tenaga honorer yang dapat, jika kinerjanya kurang bisa saja digantikan dengan tenaga honorer lainnya. “Jadi kapan saja bisa berubah, untuk menilainya tolak ukurnya ada pada absesn dan penilaian atasan siapa yang berhak mendapat homor,” katanya.

Pegawai honorer dilingkup sekretariat dewan disebutkan Adwi berjumlah105 orang. Sementara yang menerima honor kegiatan sebanyak 50 orang. “Semua SKPD punya masalah yang sama soal pemangkasan honor kegiatan, tidak saja di DPRD. Sehingga agar bisa mengakomodir tenaga honorer kita lakukan sistem berbasis kinerja untuk bisa mendapat honor kegiatan,” tutupnya. (ash/uki/D)


div>