SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Pejabat Daerah Masuk Angin, Korupsi dan Pungli Masih Marak

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 28 Desember 2016 11:10
Pejabat Daerah Masuk Angin, Korupsi dan Pungli Masih Marak

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

JAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) masih akrab dengan praktek korupsi dan Pungutan Liar (Pungli). Terbukti dengan banyaknya pejabat di daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Belum lagi data yang dibeberkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Tim Saber Pungli) yang menunjukkan belasan ribu laporan masyarakat terkait pungli di daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, hanya bisa geleng-geleng saat dikonfirmasi mengenai fakta-fakta itu. Di tiap kesempatan, dia selalu mengumandangkan pengarahan bertema antikorupsi dan antipungli. Namun di daerah memang masih masuk angin alias banyak oknum pejabat nakal.

“Bukan Kemendagrinya, tapi di level paling bawah. Kontrol dan komitmen kepala daerah sudah ada, tapi ya…,” ujar Tjahjo menanggapi tingginya pungli.

Ke depan, politisi PDIP ini, menjanjikan sikap lebih fleksibel pada penegak hukum untuk menekan perilaku menyimpang di daerah. Misalnya soal penyadapan bagi kepala daerah yang bandel, Tjahjo langsung setuju jika ada permohonan menyadap masuk ke pihaknya. Sikap tersebut untuk menghilangkan oknum-oknum di jajaran kepemimpinannya yang membuat nama Kemendagri tercoreng.

Lebih lanjut Tjahjo juga mengaku tak habis pikir, ketika ditanyai titik permasalahan mengapa tak sedikit pegawai di daerah yang memanfaatkan jabatan mereka. Ini khususnya dalam bermain kekuasaan di ranah perizinan, penganggaran atau di pelayanan yang sering disoroti KPK.

Padahal banyak peraturan daerah terkait retribusi dan lainnya yang telah dicabut seperti pemangkasan tahapan pengurusan dokumen dari akte lahir hingga Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

[NEXT-RASUL]

Sedikit yang menjadi gambaran langkah dari Kemendagri pada 2017 adalah penyeragaman sistem elektronik. Belum jelas bagaimana Tjahjo akan memaksa daerah-daerah melakukan digitalisasi ini. Yang jelas baginya hal tersebut merupakan salah satu cara membuat kinerja pemerintahan menjadi transparan dan menghindari celah korupsi.

“Kami berharap dengan semakin banyak online, semua tender kalau bisa dengan model e-Katalog,” ujar Tjahjo. (jpg)


div>