SABTU , 18 AGUSTUS 2018

Pejabat dan Perusahaan Indonesia Masuk List Panama Papers, Pemerintah Bentuk Satgas

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 26 April 2016 10:57
Pejabat dan Perusahaan Indonesia Masuk List Panama Papers, Pemerintah Bentuk Satgas

Jaksa Agung HM Prasetyo

RakyatSulsel.com — Pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) untuk menindaklanjuti perusahaan Indonesia, warga dan para pejabat negara yang masuk dalam Panama Papers.

“Saya pikir dalam waktu dekat akan segera digeneralisir,” ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (25/4).

Bahkan bekas anak buah Surya Paloh di Partai NasDem ini mengatakan, pemerintah sudah mengagendakan rapat, namun Presiden Joko Widodo keburu berangkat ke luar negeri untuk melakukan kunjungan ke sejumlah negara di Eropa.

“Yang lalu sudah ada rencana untuk rapat itu, tapi nampaknya Pak Presiden pergi ke luar negeri. Rasanya setelah ini akan segera dilakukan,” ujar Prasetyo.

Sedangkan disinggung apakah Kejaksaan Agung siap mengusut nama menteri Kabinet Kerja dan pejabat lainnya yang masuk dalam daftar Panama Papers, Prasetyo mengatakan, harus telebih dahulu melakukan verifikasi.

“Jadi begini, kita harus lakukan verifikasi dan validasi termasuk nanti kajian bersama. Karena yang namanya offshore company, itu semua berlatar belakang melakukan kejahatan, ada juga yang tidak,” terangnya.

[NEXT-RASUL]

Misalnya lanjut Prasetyo, upaya menghindari pajak ganda. “Ketika ada perusahaan kita inves ke luar negeri, kalau tidak punya perusahaan lain, pajak kan dobel. Di sini bayar di sana bayar,” tutur mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum.

“Kalau punya perusahaan lain yang namanya sekarang ini dikenal dengan offshore company, jadi nanti yang bergerak offshore company itu, sehingga yang kena pajak hanya di tempat investasi, itu tidak ada persoalan,” tambah Prasetyo.

Adapun yang menjadi permasalahan, jika pembentukan offshore company itu untuk menutupi hasil kejahatan. Misalnya untuk menampung hasil transaksi ilegal, dana terorisme, dana yang didapatkan dari peredaran Narkoba atau human trafficking.

“Selebihnya untuk menghindari pajak dan sebagainya, itu kewenangan Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” demikian Prasetyo. (elf/JPG)


div>