• Jumat, 25 April 2014
Iklan | Privacy Policy | Redaksi | Citizen Report

Pejabat Nonjob Kompak Mengadu di DPRD Palopo

Rabu , 12 Juni 2013 19:45
Total Pembaca : 321 Views

PALOPO, RAKYATSULSEL.COM - Puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kota Palopo yang dinonjobkan pada mutasi lalu melakukan aksi protes. Bahkan para mantan pejabat itu mengadu di DPRD Palopo untuk mempertanyakan alasan sehingga mereka di non jobkan. Aksi mereka didukung sejumlah aktivis melakukan demo di DPRD, Rabu (12/6).

Para pejabat PNS dilingkup pemerintahan kota Palopo yang telah di non jobkan hadir dalam pertemuan tersebut seperti mantan kepala badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Nurlina (non job), mantan kadis kebersihan Asrul (non job), mantan kadis pendidikan kota Palopo, Syamsu (non job), mantan sekertaris kesbang Suyuti Yusuf (non job) dan beberapa PNS lainnya.

Para PNS tersebut tak dapat menyembunyikan kekecewaannya setelah sampai di kantor DPRD Palopo, ketua Baperjakat Kota Palopo, Syamsul Rizal dan Kepala BKD Palopo A. Nur Palullu hanya mengutus perwakilannya.

Ketua Baperjakat kota Palopo Syamsu Rizal hanya mengutus asisten III, A. Dahri dan Kepala BKD Palopo, A. Nur Palullu hanya mengutus sekertaris BKD Palopo, Syarifuddin.

Salah seorang PNS yang di non jobkan, Nurlina, mengatakan dirinya menolak untuk melanjutkan rapat dengar pendapat karena pejabat yang bersangkutan yaitu kepala baperjakat dan kepala BKD Palopo hanya mengutus perwakilannya.

“Kami tidak terima soal dinonjobkan karena itu kami minta penjelasan Baperjakat dan BKD Palopo di hadapan DPRD Palopo,”ungkapnya. Ia berharap pada rapat mendatang kedua pejabat tersebut bisa menghadiri rapat dengar pendapat dengan para PNS. “Harusnya DPRD bersikap tegas untuk Ketua Baperjakat dan BKD hadir pada rapat dengar pendapat ini,” jelasnya.

Sementara PNS lainnya, Amaluddin mantan Sekreatris BKD Palopo ini menuturkan beberapa pernyataan sikap bagi PNS yang di non jobkan yaitu menolak mutasi yang dilakukan Wali kota Palopo berturut – turut pada tanggal 21 januari 2013, 11 maret 2013 dan 05 juni 2013.

Para PNS juga menolak pejabat yang terlibat dan pernah menjalani kasus tindak pidana korupsi serta meminta untuk mengusut tuntas adanya issu suap dan pembayaran untuk menduduki suatu jabatan struktural sesuai dengan jenjang eselonnya baik eselon I,II, dan eselon III.

Selain itu dirinya juga meminta agar mengusut tuntas pungutan liar yang dilakukan oleh oknum BKD untuk pengambilan SK adminstras lainnya, pemalsuan SK yang ditanda tangani oleh Wali kota melalui metode scan, karena selama ini Wali kota tidak pernah menandatangani SK pelantikan dan petikan NO 820/484/BKD/VI/2013 tanggal 5 juni 2013. Kepala BKD telah memafaatkan masa transisi terhadap masalah yang dialami Wali kota Palopo.

Para demonstran juga meminta agar segera mencopot kepala baperjakat yang melakukan analisa jabatan untuk mutasi tidak berdasarkan aturan per undang – undangan kepegawaian, yang nota bene adalah sekertaris daerah, kepala BKD dan kabid mutasi.


Penulis: Asrul
Editor: Mulyadi Abdillah