SENIN , 22 OKTOBER 2018

Pelesiran SKPD Pemkab Lutra, Menuai Sorotan

Reporter:

Editor:

hur

Selasa , 09 Februari 2016 16:20

LUWU UTARA, RAKYATSULSEL.COM – Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Peribahasa ini cocok dialamatkan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara (Lutra), saat ramai-ramai melakukan perjalanan dinas di awal tahun 2016 ini.

Seperti perjalanan dinas bagian program ULP yang memberangkatkan sedikitnya 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemkab Lutra ke Bali. Selain itu, perjalanan dinas yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bappeda Bidang Sosial dan Budaya serta Bagian Humas dan Protokol yang juga memberangkatkan puluhan PNS ke Jakarta.

Pelesiran akal-akalan dengan tujuan menghabiskan SPPD ini jelas menjadi bahan pembicaraaan dikalangan PNS dan menuai beragam sorotan tajam di tengah masyarakat.

Hal yang sama diutarakan Sekertaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Lutra, H Tandri Abduh. Dia menyesalkan tindakan sejumlah kepala SKPD dan stafnya yang memanfaatkan masa transisi ini untuk lakukan perjalanan dinas yang tidak jelas urgensinnya, apalagi tidak memberikan surat pemberitahuan kepada pihak BKDD.

“Kami di BKDD jelas menyayangkan tindakan yang dilakukan sejumlah SKPD yang melakukan perjalanan dinas dengan tidak memasukan surat tembusan kepada kami, karena jelas ini masalah kehadiran mereka. Secara mekanisme, yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat tembusan ke BKDD,” keluh Tandri.

Menurutnya pihak BKDD Lutra baru mengetahui adanya perjalan dinas oleh SKPD yang bersangkutan setelah melihat foto-foto selvi di Media Sosial (Sosmed) yang diperlihatkan oleh stafnya.

“Kalau yang terkait pemberangkatan ke bali kami juga memberangkatkan 2 orang staf sesuai surat permintaan. Namun kami tidak tahu kalau yang berangkat itu hingga 62 orang, apalagi sampai ada beberapa piminan SKPD yang ikut. Padahal yang diminta itu adalah staf yang menangani pengadaan barang dan jasa saja,” ujarnya.

Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat, Isman Lasina, menyesalkan langkah yang diambil oleh pimpinan SKPD bersangkutan yang dengan sengaja melakukan perjalanan dinas. Di mana perjalanan dinas tersebut dianggapnya tidak jelas urgensinya, sebab mereka berangkat hingga puluhan orang.

“Jelas sekali mereka itu pergi hanya menghabiskan anggaran saja, seperti orang bilang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Karena memang saat ini belum dilantik bupati defenitif,” ucap Isman.

Ia meminta kepada DPRD Luwu Utara agar melakukan pengawasan terkait persoalan itu. Sebab memang salah satu tugas DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Mereka pergi itu pastinya menggunakan APBD, sehingga DPRD wajib untuk melakukan pengawasan. Saya berharap DPRD segera melakukan pemanggilan kepada SKPD yang bersangkutan. Kecuali kalau DPRD ini juga menjadi bagian dari itu juga,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD dari fraksi Gerindra, Imran Matola yang dikonfirmasi di ruang komisi II Gedung DPRD Lutra, Selasa (9/2) berencana akan melakukan pemanggilan terhadap SKPD yang melakukan perjalanan dinas secara berombongan untuk dimintai klarifikasinya.

“Kami juga sebenarnya sudah mendengar sorotan masyarakat terhadap banyaknya SKPD yang lakukan perjalanan dinas keluar kota di awal tahun ini. Lantaran hal ini telah menjadi polemi ditengah masyarakat makanya kita berencana untuk lakukan pemanggilan kepada SKPD terkait,” ujarnya.


div>