RABU , 12 DESEMBER 2018

Pembangunan Hotel Praktik Poltekpar Tak Kantongi Ijin

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

Iskanto

Sabtu , 03 November 2018 09:00
Pembangunan Hotel Praktik Poltekpar Tak Kantongi Ijin

Komisi C DPRD Makassar bersama tim terpadu Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Menanggapi aduan masyarakat terkait pembangunan Kelas dan Hotel Politeknik Akademi Pariwisata (Poltekpar) yang berlokasi di Tanjung Merdeka, Komisi C DPRD Makassar bersama tim terpadu Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, telah melakukan peninjauan langsung, Kamis (1/11) kemarin, dan mendapati jika bangunan milik kementerian Pariwisata itu membangun tanpa adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kota Makassar, Ahmad Kafrawi membenarkan, jika pihak kontraktor memang tidak mengantongi IMB.

“Kontraktor berdalih kalau bangunan pemerintah tidak perlu ada IMB. Tapi pembangunan apapun yang didirikan diatas Kota Makassar harus memiliki IMB, termasuk pembangunan atas nama pemerintah baik Provinsi atau Kementerian,” tegas Ahmad Kafrawi, Jumat (2/11).

Untuk itu, Kata Ahmad, pihaknya telah menyampaikan kepada pengelola pembangunan hotel Poltekpar untuk segera mengurus IMB. Jika IMB sudah terbit, Poltekpar harus menginformasikan ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan.

“Saya bilang sama mereka (Poltekpar), untuk segera melaporkan. Ini teguran pertama, jika tidak diindahkan 2 x 24 jam, untuk datang ke kantor DTRB untuk melaporkan sebagai iktikad baik,” ucapnya.

Jika sudah melaporkannya, lanjut Ahmad, maka DTRB akan memberikan waktu 7 x 24 jam atau tujuh hari untuk menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan.

“Nah, jika tidak diindahkan lagi. Maka kita akan langsung segel, begitu kita segel pasti kita gembok dan tidak boleh ada pengerjaan,” ungkapnya.

Sementara, Kepala Dinas PM-PTSP, Andi Bukti Djufri, juga menegaskan, aktivitas pembangunan tidak seharusnya dilakukan sebelum mengantongi izin dari pemerintah setempat.

“Harusnya kan izin keluar baru bisa aksi dilapangan. Kita minta secepatnya dari pihak Poltekpar untuk melakukan pengurusan izin,” kata Andi Bukti Djufri.

Bukti menyampaikan, bahwa waktu penerbitan IMB paling lambat dua pekan. Namun, karena proyek ini adalah milik pemerintah, dibawah naungan Kementrian Pariwisata, jadi tidak dikenakan retribusi.

“Selama berkasnya lengkap yah kita proses, apalagi inikan tidak dibebani retribusi karena pemerintah yang punya. Jadi, Insya Allah cepat ji keluar izinnya,” ucapnya.
Selain tidak mengantongi IMB, pihak pengelola juga diketahui tidak memiliki izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Kota Makassar, Susuman Halim, di lokasi pembangunan mengungkapkan bahwa penanggung jawab pembangunan tidak bisa menunjukkan dokumen perizinannya, termasuk izin mendirikan bangunan (IMB).

Karena itu, ia meminta kepada instansi terkait (DTRB) untuk mengambil tindakan tegas.
“Kita cek langsung berdasarkan aduan masyarakat yang kami terima, dan ternyata penanggung jawab pembangunan Hotel Poltekpar memang sama sekali tidak bisa menunjukkan dokumen perizinannya, sehingga kami minta segera dilakukan peneguran oleh Dinas Tata Ruang dan meminta pihak penanggung jawab untuk segera mengurus dokumen-dokumen yang dimaksud,” ungkap legislator yang akrab disapa Sugali
ini.

Selain itu, legislator asal Demokrat ini juga meminta penanggungjawab pembangunan untuk mengakomodir tuntutan masyarakat dengan melakukan pengangkatan sediment di kanal akibat aktifitas pembangunan tersebut, yang berbatasan dengan pemukiman warga. (*)


div>