MINGGU , 20 JANUARI 2019

Pembangunan Jembatan Molor, Siswa Jeneponto Pertaruhkan Nyawa Diatas Rakit Bambu

Reporter:

Iskanto

Editor:

Rabu , 09 Januari 2019 17:03
Pembangunan Jembatan Molor, Siswa Jeneponto Pertaruhkan Nyawa Diatas Rakit Bambu

int

JENEPONTO, RAKYATSULSEL.COM – Proyek pembangunan Jembatan Alluka, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang menelan anggaran kurang lebih Rp8,6 miliar yang bersumber dari dana DAK Tahun Anggaran 2018 sampai saat ini tak kunjung selesai serta berdampak bagi warga sekitar.

Waktu pengerjaan selama 180 hari yang dimulai pada 1 Juni sampai 17 Desember 2018. Namun sampai saat ini belum menunjukan hasil yang memuaskan. Bahkan telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Pelaksana proyek ini diketahui adalah PT. Putra Jaya.

Sementara Jembatan ini menjadi salah satu akses penyeberangan warga di 2 kampung tersebut. Jembatan ini, menghubungkan antara 2 kampung yakni kampung Alluka Tamanroya, Kecamatan Tamalatea dan Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba.

Akibat lambatnya pekerjaan Jembatan ini berdampak buruk kepada masyarakat serta sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD), yang ingin pergi ke Sekolah. Disetiap harinya, puluhan siswa dan warga harus mempertaruhkan nyawa mereka agar dapat menyebrangi sungai dengan menaiki perahu rakit yang terbuat dari bambu.

Sementara itu, masyarakat setempat yang ingin pergi ke Pasar Tamanroya terpaksa harus manaiki perahu rakit.

Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Andi Baso Sugiarto mengatakan jika pihak ke tiga tidak mampu, harusnya diganti dengan pihak ke tiga yang baru.

” Harus pihak ketiga ini diganti kalau ini (jembatan) belum selesai. Asas manfaatnya tidak ada. Apalagi warga pertaruhkan nyawa diatas rakit,” tegasnya, Rabu (9/1).

Dia juga menduga ada persengkongkolan antara Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan pihak ke tiga. ” Saya menduga ada persengkongkolan antara dinas terkait dengan pihak ke tiga. Intinya kalau sudah habis kontrak harus ada sanksi kepada pihak ke tiga,” jelasnya.

Selaku legislatif, dia bakal melakukan pengawasan langsung pada proyek pembangunan Jembatan Alluka ini. Menurutnya, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan 2018 harus selesai pada tahun yang sama.

“Saya berharap, jembatan ini untuk kepentingan orang banyak. Kami selaku anggota DPRD berhak melakukan pengawasan di lapangan. Kalau belum ada belum penyelesaian sampai sekarang itu bisa kena sanksi pidana. Ini kan sudah Januari, DAK Penugasan itu tahun 2018,” pungkasnya.

Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto yang diketuai oleh Kasi Intelijen Kejari Jeneponto, Muhammad Nasran mengatakan keterlambatan tersebut terjadi karena konstruksi baja yang dipesan pihak pelaksana.

“Konstruksi bajanya ini pihak terkait pesan di Cikarang. Pesanan disana juga membludak dan ini terlambat. Ini diluar kendali kita. Otomatis progres dilapangan juga terlambat. Karena yang pesan disana itu bukan hanya dari Jeneponto tapi se – Indonesia,” ungkapnya beberapa waktu yang lalu.

Menanggapi rentan waktu pengerjaan jembatan yang melewati batas waktu, Muhammad Nasran berdalih bahwa regulasi masih memungkinkan untuk memberikan kebijakan kepada rekanan.

“Berdasarkan regulasi, memungkinkan memberikan kebijakan. Kita kembalikan lagi ke regulasi. Akan ada nanti perubahan kontrak. Penambahan waktunya nanti akan ditentukan,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, anggaran untuk pembangunan jembatan belum sepenuhnya dicairkan. Dia juga mengatakan bahwa TP4D sering berkoordinasi dengan pihak PU.

“Kemudian anggaran yang dicairkan baru 20 % dari total anggaran yang dianggarkan. Ada kendala teknis diluar kendali kita. Kami memiliki banyak kekurangan, sejauh ini, pihak PU selaku pemilik pekerjaan berkoordinasi dengan baik. Kita tidak bisa bilang sempurna kita punya pendampingan, tetapi kita maksimal. Kita upayakan maksimal bagaimana pendampingan ini berjalan dengan baik,” jelasnya. (jet)


Tag
div>