SELASA , 25 SEPTEMBER 2018

Pembayaran Dana Parpol Setelah APBD-P

Reporter:

Al Amin - Iskanto - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 16 Januari 2018 15:30
Pembayaran Dana Parpol Setelah APBD-P

Ilustrasi.

– Naik Sepuluh Kali Lipat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kenaikan dana bantuan Partai Politik (Parpol) hingga sepuluh kali lipat, membuat pemerintah daerah sedikit kewalahan. Anggaran yang dimiliki sangat minim, sementara pembayaran dana bantuan parpol tersebut juga mendesak.

Hal itu berdasarkan hasil perubahan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 5/2009 menjadi PP Nomor 1/2018. Dalam aturan itu, ditetapkan bantuan keuangan parpol naik, baik secara nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota.

Besaran dana bantuan parpol Sulsel. Dok. RakyatSulsel

Kepala Biro Pengelolaan Keuangan Daerah, Andi Arwin Azis, mengatakan, aturan itu hingga kini belum dapat diakomodir. Alasannya, penerapan APBD tahun ini belum secara normal.

“Memang ada aturannya berlaku, sudah ada nilai berdasarkan aturan sebelumnya. Namun, kita belum akomodir. Nah kalau ini memang sudah diterima dan diberlakukan tahun ini, maka kita akan membijaksanai setelah APBD ditetapkan normal,” kata Arwin, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (15/1) kemarin.

Dengan peraturan itu, pihak pemprov dituntut bekerja ekstra mencari solusi demi memenuhi kebutuhan anggarannya. “Kami akan serahkan dua opsi, yang kita tawarkan akan melakukan parsial terhadap dana parpol yang naik, ataukah yang ke dua kita tunggu di APBD Perubahan,” jelas Arwin.

Ia menjelaskan, opsi parsial anggaran sangat memungkinkan. Terdapat beberapa anggaran yang dialokasikan, namun lebih dari perkiraan awal.

“Ada yang kita akan rasional kan nanti anggarannya. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu itu, kita akan lakukan rasionalisasi karena yang asumsinya enam pasangan calon jadinya cuma empat. Otomatis, ada selisih dari anggaran itu yang kemudian akan kita parsialkan untuk memenuhi anggaran ini,” pungkasnya.

Saat ini, lanjut awrin, pihaknya tengah menunggu hasil review dari DPRD Sulsel atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai lebih dari perencanaan awal, yang kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran parpol.

Terpisah, Wakil Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal, mengatakan, dana parpol baru akan diberikan setelah APBD Perubahan. Pasalnya, aturannya baru disahkan di Januari tahun ini, sementara penetapan APBD pokok sudah diketuk Desember lalu.

“Kita belum bahas itu, yang jelas anggaran parpol itu di APBD Perubahan,” ucap Syamsu Rizal.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin, menyambut baik diterbitkannya PP nomor 1/2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. Karena dalam PP1/2018 itu diatur bantuan keuangan dengan rincian nasional Rp 1.000 per suara, provinsi Rp 1.200 per suara, dan kabupaten/kota Rp 1.500 per suara.

“Kami akan membuat surat edaran sebagai panduan. Kapan bisa dibayar, dan terkait sumber dananya juga akan kami tunjukkan,” ujarnya.

Ia juga mengharapkan, pemda dapat menggunakan uang kas yang tersedia. Baik yang berasal dari pelampauan pendapatan maupun sisa dari penghematan belanja daerah.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Sulsel, Ni’matullah, mengatakan, lambat tidaknya penyerahan dana parpol tidak akan mengganggu mesin partai yang berjalan dibawah. Pengalaman-pengalaman di pemilu sebelumnya, dana parpol tidak menghambat kerja-kerja partai itu sendiri.

“Tidak ji, kemarin juga kita dengan dana secukupnya dan seadanya bisa ji jalan, tidak ada masalah itu,” kata Ulla, sapaan akrab Ni’matullah.

Wakil Ketua DPRD Sulsel ini juga menjelaskan, perihal dana parpol itu juga baru akan dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel. Apalagi memang, pada pembahasan sebelumnya aturan tersebut belum secara resmi disahkan oleh pemerintah pusat.

“Kita mungkin di banggar nanti akan bicarakan bagaimana baiknya. Mungkin nanti kita juga bicara dengan TAPD, karena kemarin kan waktu kita bahas belum ada keputusan presiden soal itu. Jadi tidak ada alas haknya untuk kita plot anggarannya,” terangnya.

“Dengan keluarnya ini kan ada sudah alas hukumnya untuk kita melakukan perubahan. Apakah perubahannya parsial atau kita tunggu APBD Perubahan,” tutup Ulla. (*)


div>