JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Pembongkaran Parkiran CCR, Dewan Nilai Tim Terpadu Fasum Fasos Tak Bernyali

Reporter:

Arini Pratami

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 21 Juli 2018 12:00
Pembongkaran Parkiran CCR, Dewan Nilai Tim Terpadu Fasum Fasos Tak Bernyali

CCR (ist)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Semenjak 2017 lalu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah merekomendasikan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk melakukan pembongkaran pada parkiran Country Caffee Resto (CCR). Namun, hingga saat ini, hal tersebut tak kunjung dilakukan. Diduga parkiran CCR merupakan fasum/fasos milik Pemkot Makassar.

Sebelumnya, Pansus Pencari Fasum/Fasos DPRD Kota Makassar telah beberapa kali melakukan peninjauan terhadap parkiran CCR. Namun, ditemukan bahwa parkiran tersebut berdiri diatas Fasum/Fasos. Sehingga, Pansus Pencari Fasum/Fasos merekomendasikan tempat tersebut unjuk segera dibongkar.

Ketua Pansus DPRD Kota Makassar, Wahab Tahir menjelaskan jika rekomendasi pansus terkait beberapa Fasum/Fasos milik Pemkot Makassar sudah diserahkan kepada Tim Terpadu sejak tahun lalu, termasuk rekomendasi pembongkaran lahan parkir CCR. Namun, hingga saat ini , pihaknya belum mendapatkan laporan tentang progres dari pemburuan Fasum/Fasos oleh Tim Terpadu tersebut.

“Kita sudah serahkan semua ke Tim Terpadu tapi sampai sekarang belum ada progres sama sekali,” ungkapnya, Jumat (20/7) kemarin.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abdi Asmara. Ia mengungkapkan bahwa rekomendasi dewan untuk membongkar lahan parkir CCR sudah diinstruksikan sejak tahun lalu. Namun, eksekusi terhadap rekomendasi tersebut, belum juga dilaksanakan.

“Itukan sudah tahun lalu kami minta untuk lahan Parkir (CCR) itu di buka karena itu jelas Fasum, kami ini hanya badan yang mengawasi, yang bisa mengekseskusi itu Pemkot. Tanya ke mereka kenapa rekomendasi kami tidak dijalankan, ada apa?” ungkap Legislator Partai Demokrat ini.

Ia yang juga anggota Pansus Pencarian Fasum/Fasos ini mengatakan kewenangan untuk membongkar lahan tersebut adalah hak mutlak pemerintah kota, sehingga tidak ada alasan untuk saling lempar tanggung jawab satu sama lain terkait pembongkaran tersebut.

“Tidak bisa, tidak untuk dilaksanakan Pemkot karena sebelumnya kita sudah tegaskan lahan CCR itu telah mengalihakan fungsi lahan publik menjadi lahan parkir mereka. Itu jelas melanggar, Pemkot harus bersama-sama menindaki itu, jangan saling melimpahkan kewenangan kesana kesini itu tanggungjawab mereka,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fatur Rahim menuturkan mengenai pembongkaran lahan CCR itu tinggal menunggu semua dokumen lengkap. Sebab diakui Fatur, bahwa pembongkaran itu tidak dapat dilakukan jika semua pihak tidak terlibat untuk mengambil alih fasum tersebut.

“Pembongkaran itu kembali lagi ke kita, kemarin kan saya sudah bahas. Kalau sudah lengkap semua datanya kita bisa sama-sama kesana (bongkar),” tegasnya.

Hanya saja jika datanya sudah lengkap, lanjutnya, dinas perumahan tidak bisa serta merta melakukan pembongkaran. Sebab itu kewenangan Dinas Tata Ruang, dan hal itu sudah dirapatkan bersama dinas terkait.

“Kalau kita mengenai pembongkaran ini bersama dinas tata ruang. Di tata ruang itu soal pembongkaran, itu bukan ranah kami dan Dinas Tata Ruang itu tahu soal prosedur itu,” bebernya.

Sementara itu Kasi Pengawasan dan Pengaduan DTRB, Ridwan Kanro menyatakan bahwa pihaknya tidak berwenang dalam penanganan penindakan bangunan yang berdiri di lahan fasum dan fasos. Pasalnya kewenangan tersebut berada di Dinas Perumahan.

“Kita ini hanya fokus pada IMB-nya, kalau bangunannya itu sekarang ada di Dinas Perumahan. Kalau mau di bongkar kita tunggu dulu rekomendasi dari Dinas Perumahan,” singkatnya. (*)


div>