JUMAT , 19 OKTOBER 2018

Pemeriksaan atau Penjegalan Danny

Reporter:

Armansyah - Ramlan

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 10 Februari 2018 15:00
Pemeriksaan atau Penjegalan Danny

Ilustrasi, . Karikatur. (Doc. RakyatSulsel)

* Dari Kasus Ketapang ke Kasus ATK dan Makan Minum

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Bakal calon walikota Makassar incumbent Danny Pomanto dijadwalkan akan diperiksa jumat (9/2) kemarin. Jadwal pemeriksaan terhadap pasangan Indira Mulyasari tersebut merupakan yang kedua kalinya setelah pada 2 Januari lalu juga dilakujan hal yang sama.

Akan tetapi, pada jadwal pemeriksaan kedua tersebut bakal calon walikota yang maju melalui jalur independent tersebut tidak bisa hadir. Pasalnya, Danny sedang berada di Jakarta dalam rangka agenda Pemerinta Kota (Pemkot) Makassar.

Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Dicky Sondani mengatakan pemanggilan terhadap Danny Pomanto terkait pemeriksaan kasus yang menjerat bawahannya di Pemkot, Erwin Haija. Menurut Dicky, Danny mengkonfirmasi tidak hadir lantaran berada di Jakarta.

“Pak Danny sebagai pimpinan dari Erwin Haiya ini akan diperiksa sebagai saksi. Dan tadi pagi sudah disampaikan bahwa Pak Danny tidak bisa memenuhi panggilan pinyidik Tipikor Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel karena sedang dinas di jakarta, jadi itu kita maklumi,” kata Dicky, Jumat (9/2) kemarin.

Dicky menjelaskan, pemanggilan Danny sebagai saksi untuk diperiksa oleh penyidik bukan merupakan yang pertama kali. Pasalnya dalam kasus yang menahan Erwin Haija ini telah ada beberpa saksi yang telah diperiksa penyidik.

Menurut Dicky, pemanggilan untuk pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan makan minum yang menjerat Erwin Haija akan terus dilakukan pemanggilan terhadap saksi lainnya.

“Nanti semua saksi-saksi kita periksa semua. Dan kemarin kita sudah melakukan pendalaman lagi terhadap Erwin Haiya terkait uang yang kita sita,” ujarnya.

Selain itu, Dicky juga mengaku pemanggilan terhadap Danny yang kedua berbeda dengan pemanggilan sebelumnya. Ketika itu, kata Dicky, Danny dipanggil dan menjalani pemeriksaan penyidik Ditkrimsus terkait kasus pengadaan pohon ketapang kencana dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pemkot Makassar.

“Kalau pemanggilan sebelumnya terkait pemanggilan kasus UMKM dan Pohon Ketapan dengan kapasitasnya hanya sebagai saksi,” katanya.

Khusus untuk pemanggilan hari ini (kemarin), Dicky mengaku telah dilengkapi sejumlah barang bukti yang kuat.

“Untuk kasus Erwin Haiya itu barang buktinya sudah ada dan sudah jelas uang 300 juta itu. Untuk menyangkut kasus Tipikornya itu. Jadi saksi sebelumnya tetap mengatakan bahwa pengelolaan keuangan itu tetap dikuasai oleh Erwin Haiya, mereka satu pintu jadi uang yang disita itu memang diakui miliknya Erwin Haiya,” jelasnya.

Meski demikian, Dicky mengatakan jika Erwin tidak dapat membuktikan soal asal uang yang diakui miliknya maka akan dijerat kasus berlapis diantaranya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kasus yang telah menjeratnya yakni Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Jika nanti Erwin Haiy tidak bisa membuktikan bahwa uang itu dari mana, maka Erwin kita bisa kenakan juga TPPU dan uang tersebut tetap kita jadikan barang bukti untuk kasus TPPU sedangkan uang yang 300 juta untuk kasus Tipikor termasuk beberapa uang mata asing lain,” ungkapnya.

Adapun ketika ditanya mengenai proses pemeriksaan Danny yang terkesan ada unsur politisasi, Dicky membantah hal tersebut. Bahkan, Dicky mengaku bahwa pemanggilan terhadap Danny murni penegakan hukum tanpa sarat.

“Pak Danny diperiksa sebagai saksi dalam kasus Erwin Hayya, tidak ada politisasi pemeriksaan Pak Danny. Ini murni penegakan hukum. Menangani kasus korupsi harus jelas alat buktinya. Sehingga butuh keterangan saksi-saksi ahli yang memberikan keterangan kerugian negara. Jadi Ditkrimsus Polda bekerja tidak bergantung pada jadwal Pilwalkot,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan DIAmi, Adi Rasyid Ali mengatakan pihaknya tetap patuh dengan keputusan hukum yang berlaku. Bahkan, ia meluruskan terkait tidak hadirnya Danny Pomanto di Polda untuk memenuhi panggilan sebagai Saksi dalam kasus dugaan korupsi ATK dan Makan Minum Pegawai, Kepala Badan Keuangan dan Aset (BPKA), Erwin Haija.

“Kita perlu luruskan bahwa Pak Danny Pomanto sangat menghargai hukum, ketidakhadiran Pak Danny di Polda karena ada urusan Dinas di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jadi tentu diwakilkan oleh kuasa hukumnya,” kata Adi Rasyid Ali.

Terkait adanya isu politisasi dalam pemeriksaan Danny Pomanto, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar ini mengatakan pihaknya tidak ingin berkomentar banyak yang jelas dalam pemeriksaan sedikit banyaknya terkait politik.

“Kita tetap jalan, tidak ada yang terganggu. Tim DIAmi ini kita jalan seperti biasa, jalan seperti air mengalir karena kita sudah membuat mapping (mempetakan) semua seperti apa yang terjadi kedepan, kita sudah pikirkan semua itu,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Makassar tersebut.

Sementara salah satu warga Jalan Pelita, Andi Frandi mengatakan pemeriksaan Walikota Makassar Moh Ramdhan Danny Pomanto disinyalir memiliki unsur politik. Pasalnya, kata dia, Danny Pomanto kembali mencalonkan diri walikota untuk periode keduanya.

“Sejak awal penggeladahan di Balaikota yang berlangsung beberapa kali saja itu sebenarnya sudah terbaca kalau ada sesuatu dibalik ini, proses pemeriksaan hingga penetapan tersangka juga sedikit janggal, terkesan cepat begitu, dibanding kasus-kasus korupsi lainnya yang penanganannya lambat,” kata Frandi.

Menurutnya, jika ini memang suatu peningkatan kinerja aparat Polda pasca menjabatnya Kapolda baru maka kemungkinan besar ada unsur kepentingan di dalamnya. “Melihat ini kan musim Pilkada, segala hal memiliki potensi untuk dipolitisasi,” pungkasnya. (*)


div>