SELASA , 12 DESEMBER 2017

Pemerintah Dinilai Batasi Hak Berorganisasi

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Kamis , 26 Oktober 2017 14:15
Pemerintah Dinilai Batasi Hak Berorganisasi

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pengesahaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi Undang-undang Ormas, menuai pro dan kontra. Pemerintah dinilai terlalu memaksakan kehendak, dengan membatasi hak berkumpul dan berorganisasi.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel, Mahyudin Abdullah, menegaskan, meski sudah disahkan, namun organisasi Pemuda Muhammadiyah menolak Perppu Ormas yang kini menjadi undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut memiliki watak hukum represif dan menjadi alat otoritatif negara membungkam prinsip tegaknya kebebasan berkumpul dan berdedikasi demokratis.

“Yang jelas, kami menolak Perppu Ormas yang kini menjadi undang-undang. Pemerintah terlalu memaksakan kehendak membatasi hak berkumpul atau berorganisasi. Pemuda Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi proses hukum, tapi kalau tidak sesuai, kami menolak,” kata Mahyudin.

Perppu yang diteken Presiden Jokowi untuk menggantikan Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas tersebut, antara lain mengatur mekanisme pembubaran ormas. Dalam aturan baru ini, pemerintah hanya perlu memberikan satu kali peringatan kepada ormas yang melanggar undang-undang untuk diberikan sanksi administratif.

Selain itu, Perppu juga menyebutkan jika pencabutan status badan hukum ormas tidak perlu lagi melalui jalur pengadilan, melainkan bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Mahyudin menegaskan, pihaknya bersama seluruh Ormas Islam, khusus Muhammadiyah, akan menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk penolakan terhadap UU Ormas tersebut.

“Kami Perserikatan dan Pemuda Muhammadiyah akan menggugat ke MK,” tegasnya.


div>