RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Pemerintah Dinilai Langgar Undang-Undang

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Selasa , 09 Mei 2017 11:15
Pemerintah Dinilai Langgar Undang-Undang

int

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan telah membubarkan secara resmi organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, mulai dari HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Selanjutnya kegiatan yang dilakukan HTI dianggap kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah HTI Sulsel, Kemal Idris menilai jika pemerintah saat ini telah bertindak sewenang-wenang dengan membubarkan organisasinya.

Bahkan menurutnya, pemerintah tidak mengikuti Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam pengambilan keputusan pembubaran HTI. “Ini bisa dipandang pemerintah sangat otoriter dalam memenuhi kehendak rezim,” katanya.

Ia mempertanyakan keputusan yang diambil Menko Polhukam karena keputusan tersebut dianggap Idris tidak melalui proses hukum. “Kita masih mengkaji keputusan Menko Polhukam (membubarkan HTI) dan ini akan kita pertanyakan mengapa tak ada proses hukum sesuai UU Ormas,” ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan jika pembubaran HTI karena dengan alasanĀ  pemerintah akan memperkuat anggapan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara hukum. Indonesia dinilainya menjadi negara kekuasaan yang sewenang-wenang diatur oleh para pemimpin negara. “Dan apa yang dikatakan pakar bahwa negara berubah menjadi negara kekuasaan,” pungkasnya.

Sementara Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan pembubaran organisasi massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bakal dilakukan melalui proses hukum.

[NEXT-RASUL]

Menurutnya langkah tersebut untuk membuktikan pemerintah tidak secara sewenang-wenang membubarkan ormas. Bahkan pihaknya sedang mengkaji ormas lainnya yang terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan azas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

“Jadi fair, pemerintah tidak sewenang-wenang, tapi tetap bertumpu hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Wiranto dalam konfrensi pers di kantornya, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Lebih lanjut Wiranto menegaskan, pemerintah tidak segan-segan mengajukan langkah hukum terhadap ormas yang dapat mengancam keamanan dan ketentraman masyarakat serta dapat mengancam eksistensi Indonesia.

Menurut Wiranto, pihaknya sedang mengkaji Ormas yang terindikasi menganggu keamanan sedang dikaji lebih mendalam. Termasuk Ormas Front Pembela Islam (FPI). “Yang lain terus dipelajari, lewat lembaga peradilan, dan nanti terus dipelajasi. Jadi satu-satu dulu,” pungkas Wiranto. (fah/D)


div>