RABU , 15 AGUSTUS 2018

Pemerintah Konawe Belajar Kota Kumuh di Makassar

Reporter:

Armansyah

Editor:

Lukman

Jumat , 10 Agustus 2018 16:00
Pemerintah Konawe Belajar Kota Kumuh di Makassar

Fuad Aziz

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Program Kawasan Kota Kumuh atau Kotaku dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Provinsi, termasuk Kota Makassar.

Di Makassar, program Kota Tanpa Kumuh telah berjalan setahun, berbagai perubahan terjadi. Tahun 2016 Kota Tanpa Kumuh berkurang menjadi 676 Ha dari sebelumnga 740,10 ha.

Tahun 2017, diprediksi luas kota tanpa kumuh berkurang menjadi 516 ha. Sementara tahun 2018 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan menyentuh 90 kelurahan kawasan kumuh. Jika berhasil kawasan kumuh di Makassar berkurang sampai 400 ha.

Atas dasar itulah (Selain rekomendasi Pemerintah Pusat), Pemerintah Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara berkunjung ke Makassar untuk belajar soal pengentasan kawasan kumuh.

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman (Satker PIP) Kota Makassar, Fuad Aziz mengatakan, kunjungan Pemerintah Konawe yang diwakili oleh Komisi II DPRD Konawe untuk melihat dan mencari tahu penanganan Kota Tanpa Kumuh di Kota Makassar.

“Mereka mau studi banding soal pengentasan kemiskinan melalui pengurangan kawasan kumuh. Kunjungan mereka menjadi anugarah buat kami (Pemkot) karena dipercaya dan kami jelaskan dengan baik,” kata Fuad Aziz, Jumat (10/8)

Kata Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum (PU) ini, ada banyak hal yang ingin diketahui Pemkab Konawe, dan pihaknya memberikan penjelasan secara detail dan teknis agar bisa menjadi contoh pelaksanaan kota tanpa kumuh.

“Mereka bertanya bagaimana Pemkot Makassar mendapat anggaran diluar APBD, saya sampaikan secara umum Program Kotaku dapat bantuan dari negara donor (world bank), dan kita berhasil dapat bantuan sebesar Rp 68,3 miliar,” katanya.

Lanjutnya, Program Kotaku juga sejalan dengan program Pemkot yang tentunya dianggarkan melalui APBD dengan nama program Delapan Restorasi Lorong, dan program ini dikenal hingga ke Pemerintah pusat.

“Konsep delapan restorasi lorong ini menjelaskan bagaimana mengubah prilaku warga makassar dengan melihat penanganan sebuah kota dengan anatomi manusia, itu yang kita paparkan juga ke mereka (Pemkab Konawe),” ungkapnya. (*)


div>