MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Pemerintah Pusat Kaji Kelayakan CPI

Reporter:

Editor:

dedi

Jumat , 31 Maret 2017 20:11
Pemerintah Pusat Kaji Kelayakan CPI

Ilustrasi. foto: asep/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah pusat mengkaji kelayakan lahan reklamasi yang bernama Center Poin Of Indonesia (CPI).

Hal tersebut terlihat saat Panitia Kerja (Panja) dalam hal ini Komisi VI DPR RI bersama beberapa pihak dari kementrian kelautan dan perikanan (KKP) dan kemetrian lingkungan hidup dan perikanan, Jumat (31/3).

Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menuturkan, dalam rangka kunjungan kerja (Kerja) Panja itu adalah untuk memastikan kawasan reklamasi sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurutnya, pihaknya ingin melakukan pembangunan kawasan reklamasi yang diatur oleh UU 27 Tahun 2007. Dengan ini, kata Herman, dikeluarkan putusan Nomor 65 Tahun 2008 tentang penetapan kawasan strategis nasional, dan tentunya menjadi urusan pemerintah pusat.

Sehingga, lanjut dia, kemudian melahirkan peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2012 yang mengatur tatalaksana reklamasi, kemudian mengikuti terhadap pelaksanaan Perpes dengan merevisi salah satu pasal (Junto) UU 1 tahun 2014, merevisi bahwa ijin pelaksanaan reklamasi itu dikawasan strategis nasional harus dikeluarkan oleh menteri kelautan dan perikanan.

“Pembentukan Panja reklamasi ini tentu didasarkan kepada persoalan yang terkait dengan pemanfaatan ruang laut, baik itu ekosistem laut, sosial ekonomi, dan cagar budaya. Karena ini juga penting untuk menjadi pertimbangan pada proses pembangunan. Dimana ini sesungguhnya mengambil pada satu peraturan besar, secara makro bahwa laut adalah taman properti yakni milik negara, berarti tidak bisa dimiliki oleh korporasi dan perorangan sehingga harus dikelola oleh negara. Kalau melihat situasinya, tentu ini kajian harus kemprehensif dan Panja akan terus bekerja untuk 16 provinsi lainnya yang melakasanakan reklamasi. Termasuk CPI,” ungkapnya

Herman menambahkan, meskipun dinilai ada pelanggaran hukum, tapi ada proses reklamasi yang berlangsung sebelum lahirnya UU 27 tahun 2007 dan adapula kegiatan yang memang sebelum lahir UU 1 tahun 2014, ini akan di sinkronkan. Pihaknya sudah sepakat, satu bulan kajiandan tim akan segera diturunkan kesini, termasuk mengecek area luasan, berapa rown areal baku yang dibutuhkan, darimana lokasinya apakah sudah proses audit lingkunagn dan lain sebagainya.

“Mengenai persoalan dengan lingkungan, ekosistem laut, sosial ekonomi, tentu kami menunggu kajian yang lebih komprehensif dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, serta KKP untuk mendalami dan mengkaji situasi reklamasi di pantai losari. Tentu kami akam mengunggu dulu tidak mau menyebutkan saat ini karena belum ada bahan yang di hasilkan oleh dan kemntrian lingkungan hidup dan KKP. Proses reklamasi historinya ada nanti, dari hasil kajian dari pemerintah pusat apakah dari studi nanti kita akan liat sebulan akan datang.,” katanya.

 


div>