SELASA , 18 DESEMBER 2018

Pemilu Rawan Kampanye Negatif

Reporter:

Iskanto

Editor:

Selasa , 16 Oktober 2018 09:49
Pemilu Rawan Kampanye Negatif

ilustrasi (rakyatsulsel)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang bakal dihiasi negative campaign atau kampanye negatif. Bahkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mempersilahkan kadernya melakukan kampanye negatif.

Menurut Sohibul, kampanye negatif yang dimaksud adalah fakta-fakta soal kelemahan lawan.

“Negative campaign adalah kampanye yang kita angkat kelemahan lawan kita, tetapi ada faktanya. Enggak bohong itu namanya negative campaign, itu boleh, sebab publik harus tahu calon ini apa kelemahannya,” terang dia.

“80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan untuk masuk ke negative campaign cukup 20 persen,” tambahnya.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, jika kampanye negatif tidaklah sehat. “Saya kira itu tidak sehat. Mestinya kita semua mendorong proses pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas dan lebih bermartabat,” katanya.

Ia berharap partai politik menjual program kepada masyarakat, bukan justru melakukan negative campaign.

“Lebih baik partai membuat desain untuk program yang akan mereka tawarkan kepada pemilih sebagai sasaran dan tujuan yang akan mereka perjuangkan sekiranya dipercaya sebagai anggota legislatif,” tuturnya.

Meski demikian, Syaiful mengaku negative campaign bukan sesuatu yang dilarang karena kampanye negatif adalah menceritakan kejelekan pihak lain sesuai fakta.

“Tentu beda dengan black campaign, yang isinya fitnah dan suatu perbuatan pihak lain yang belum terklarifikasi kebenarannya. Meski kampanye negatif bisa dilakukan, namun lebih baik jika itu dihindari, dan lebih mengedepankan tawaran program yang rasional dan bisa dilaksanakan kedepan,” tutupnya.

Salah satu Caleg DPR RI asal PKS, Aryadi Arsal tidak membantah hal tersebut. Ia mengaku jika yang dilarang dilakukan oleh caleg ialah black campaign.

“Jadi, yang tidak boleh itu adalah black campaign. Ini harus dipahami, black campaign itu sesuatu yang dibuat-buat tidak benar adanya. Bagaimana dengan negatif campaign ini adalah fakta yang terjadi benar adanya sesuatu profokotif,” ujarnya.

“Black campaign itu sangat dilarang dan kami telah menandatangani pakta integritas,” tambahnya.

Ia menegaskan jika partainya tidak pada posisi melakukan negatife campaign apalagi black campaign. Itu bukan karakter kader PKS sehingga pihaknya sepakat untuk kampanye kedepan lebih baik.

“Kalau ada black campaign akan dibicarkaan. Tapi utama program itu yang positif bagi kemakmuran tercapainya Indonesia yang adil sejahtera,” tuturnya.

Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Andi Ali Armunanto menilai jika pernyataan Presiden PKS itu tidak pantas. Apalagi, kata dia, PKS adalah salah satu partai berbasis Islam yang tidak seharusnya melakukan negative campaign.

“Saya pikir ini hal yang tidak bagus dan tidak sehat untuk dilakukan, apalagi sampai dihembuskan dan terdengar di publik,” katanya.

Menurutnya, partai politik seharusnya memberi pendidikan politik kepada seluruh kader-kader mereka yang maju bertarung, jangan sampai ada yang melakukan negative campaign. “Partai seharusnya menjadi contoh dan pedoman berpolitik,” sebutnya.

Bahkan kata Andi Ali, perintah untuk melakukan negative campaign adalah salah satu bentuk pembodohan yang dilakukan oleh partai.

“Tugas salah satu partai memberikan pendidikan politik. Melakukan negative campaign itu adalah kebodohan dan kegagalna berpikir partai politik,” jelasnya.

Andi Ali meminta kepada partai jangan hanya melakukan negative campaign, tetapi caleg-caleg harus mengelurkan gagasan agar kedepan bisa dipilih oleh masyarakat.

“Lebih baik melakukan program. Menawarkan solusi untuk memperbaiki negara yang lagi krisis, kalau negatif itu kegagalan berpikirk keras.

“Partai apapun itu jangan menghalalkan hal yang buruk, tapi mereka harus memberikan yang terbaik dan bisa memberikan solusi,” tutupnya. (*)


div>