JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Pemkab Harap DPRD Muluskan Usulan RIPDA Kepariwisataan Pangkep

Reporter:

Atho Tola

Editor:

Iskanto

Sabtu , 08 September 2018 20:17
Pemkab Harap DPRD Muluskan Usulan RIPDA Kepariwisataan Pangkep

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkep, Drs. Ahmad Djamaan, M,Si.

PANGKEP, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Pardub) Kabupaten Pangkep berharap DPRD segera menyetujui Rancangan Induk Pembangunan Daerah (RIPDA) Kepariwisataan. Hal itu menyangkut Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Pangkep.

Harapan besar tersebut diutarakan Kepala Dinas Parbud Kabupaten Pangkep, Ahmad Djamaan saat ditemui, sabtu (08/09).

“Kami sudah mengajukan RIPDA tersebut ke Dewan untuk dibahas lebih lanjut sebelum ditetapkan menjadi Perda,” Ujar Ahmad.

Ahmad menjamin Ranperda yang diajukan pihaknya tersebut akan menjadi pijakan hukum bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pangkep dalam melakukan pengembangan di sektor pariwisata.

Disparbud Pangkep sendiri membutuhkan payung hukum dalam melakukan penataan kawasan pariwisata yang belum dikelola secara maksimal di Kabupaten Pangkep. Terlebih Pangkep sendiri memiliki segudang potensi wisata untuk mendongkrak PAD daerah.

“Apabila ada perda itu, penataan potensi wisata kita akan menjadi lebih baik sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah juga akan mengalami peningkatan,” terang pria yang fasih berbahasa Jerman tersebut.

Ia mengatakan, Dinas Pariwisata belum bisa menggalang alokasi anggaran dari pemerintah Pusat untuk membangun infrastruktur pariwisata. Lantaran daerah belum memiliki rencana induk pengembangan pariwisata Daerah.

Bahkan diakuinya, banyak pihak yang ingin berkontribusi dalam pembangunan sektor pariwisata di Pangkep. Namun belum terealisasikan karena terkendala regulasi yang mengatur secara khusus

“Pemerintah pusat memiliki anggaran, bahkan sudah siap membantu anggaran pembangunan infrastruktur pariwisata namun apa boleh buat, saat ini kita terkendala karena tidak ada Perda,” tuturnya.

Ahmad Berharap DPRD melalui Badan Musyawarah, bisa menyetujui ranperda di masa sidang 2018 tahun ini. Agar dapat dimaanfaatkan untuk kepentingan daerah hingga 2025 mendatang. (*)


Tag
div>