JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Pemkab Wajo Bangun Kerja Sama dengan Kejaksaan

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Rabu , 01 Maret 2017 16:15
Pemkab Wajo Bangun Kerja Sama dengan Kejaksaan

Penandatangan kerja sama dilakukan Bupati Wajo HA Burhanuddin Unru (kanan) dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang Transiswara Adhi di Ruang Kerja Bupati Wajo, Selasa (1/2). foto: humas pemkab wajo for rakyatsulsel.

WAJO, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo dengan Kejaksaan Negeri Sengkang membangun kerja sama dalam bidang hukum. Penandatangan kerja sama dilakukan di Ruang Kerja Bupati Wajo, Selasa (1/2).

Dalam poin kesepakatan, Kejaksaan Negeri Sengkang akan siap memberikan pertimbangan hukum dan juga pendampingan apabila dibutuhkan pemkab dalam menghadapi kasus perdata dan tata usaha Negara. Disamping itu, pemkab juga akan lebih melibatkan kejaksaan dalam setiap permasalahan di dua bidang hukum tersebut.

Berdasarkan kerja sama antara pemkab dengan Kejaksaan ini, maka penanganan segala macam permasalahan hukum perdata dan Tata Usaha Negara, pemkab mendapatkan bantuan dari Kejaksaan. Bukan hanya melalui jalur persidangan bantuan juga diberikan Kejaksaan jalur di luar persidangan.

Bupati Wajo, HA Burhanuddin Unru, mengatakan, kerja sama ini sebetulnya telah dilakukan sejak jauh hari, hanya saja dengan adanya kerja sama ini, diharapkan komunikasi diantara dua pihak lebih intens lagi. “Kerja sama ini antara pemkab dan Kejaksaan khususnya di bidang hukum perdata tata usaha negara,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pemerintah daerah rentan mendapatan gugatan dari pihak manapun yang tidak puas atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Oleh karena itu, bupati mengakui, diperlukan masukan maupun pertimbangan hukum dari ahli, dalam hal ini adalah Kejari Sengkang.

“Masukan dan bantuan hukum dari kejaksaan ini sangat diperlukan oleh pemkab. Diharapkan, jika ada permasalahan hukum dikemudian hari, pemkab lebih terbantu dengan kehadiran kejaksaan, ” jelasnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, Transiswara Adhi SH MHum,  menyebutkan, titik berat dari bantuan yang diberikan adalah untuk dua bidang hukum saja.

Transiswara menyebutkan, kerja sama ini seharusnya bisa meringankan beban pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan hukum. “Kita akan membantu sesuai dengan MoU untuk masalah perdata dan TUN,” singkatnya. (Adv)‎


div>