KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Pemkot Belum Bagikan Kartu BPJS Tenagakerjaan ke Tenaga Kontrak

Reporter:

get_the_user_login

Editor:

asharabdullah

Selasa , 08 Mei 2018 14:34
Pemkot Belum Bagikan Kartu BPJS Tenagakerjaan ke Tenaga Kontrak

kantor balaikota (ist)

*Deng Ical : Tidak apa, yang jelas terdaftar

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kabar pemotongan insentif honorer/tenaga kontrak lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sebesar Rp150 ribu menyeruak, pasalnya hingga kini belum ada alasan yang jelas terkait belum dibaginya kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Pegawai tenaga kontrak dari bidang pendidikan kota Makassar, AH (26) mengaku belum menerima kartu BPJS Ketenagakerjaan, padahal gaji yang diterima sudah terpotong secara otomatis untuk diberikan ke BPJS. “Belumpi diterima ini (Kartu BPJS Ketenagakerjaan),” singkatnya, Senin (7/5) kemarin.

Senada dengan itu, pegawai kontrak lingkup Setda Makassar bernisial AH (39), mengapresiasi pemkot yang telah menaikkan insentif. Sebelumnya, Rp550 ribu. Kini Rp1 juta per 1 Januari 2018.

Namun, insentif yang diterima hanya Rp850 ribu selama tiga bulan ini. “Katanya Rp150 ribu untuk jaminan hari tua. Tetapi mana buktinya? Tidak ada hitam di atas putih,” ungkap dia

Bahkan, alasan untuk premi BPJS Kesehatan pun ditampik. Dirinya sama sekali belum memegang kartu apa pun. Selain itu, uang operasional Rp380 ribu pun belum dibayarkan dari Januari 2018. “Gaji memang sudah, sisa uang operasiioal ini,” kata AH.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Baso Amiruddin, bungkam. Belakangan ini, mantan Plt Sekda itu memang terkesan tak ingin lagi dikonfirmasi terkait apa pun.

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM, Basri Rakhman, mengatakan, itu memang untuk tunjungan hari tua pegawai. Sekaligus untuk premi BPJS Kesehatan. “Dipotong untuk tabungan hari tua. Sisa Rp850 ribu yang diterima. Itu langsung dipotong di rekening masing-masing. BPJS nanti dapat kartunya,” kata dia.

Terpisah, Plt Walikota Makassar, Syamsu Rizal MI mengatakan bahwa permasalahan BPJS Ketenagakerjaan di lingkup Pemkot Makassar untuk pegawai kontrak sudah tidak ada lagi, hal ini karena sudah masuk dalam anggaran yang telah ditetapkan.

“Amanmi lingkup pemkot, sudah semuami, tidak masalah (tidak dapat kartu) yang pentingkan mereka terdaftar pada saat pendaftaran, kita sudah bayarkan di pemotongan gajinya,” jelas Deng Ical. (*)


div>