RABU , 13 DESEMBER 2017

Pemkot Butuh 1.850 CPNS

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 20 November 2017 13:01
Pemkot Butuh 1.850 CPNS

ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (JawaPos.com)

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memasukkan usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setiap tahunnya. Kali ini, pemkot memasukkan usulan penerimaan 1.850 CPNS.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rahman, mengungkapkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan – RB) bakal kembali membuka lowongan CPNS pada 2018 mendatang. Lowongan CPNS ini tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga (K/L), tetapi juga untuk formasi Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk Kota Makassar.

“Khusus Makassar, diprediksi masih membutuhkan sedikitnya 1.850 CPNS untuk ditempatkan di beberapa instansi. Pasalnya, sejak diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS tahun 2014 lalu, jumlah PNS lingkup Pemkot Makassar berkurang,” ungkap Basri, Minggu (19/11) kemarin.

Ia mengakui, Pemkot Makassar memang kekurangan PNS. Lantaran, setiap tahun PNS banyak yang pensiun, diperkirakan mencapai 500 orang. Karena itu, meski pemerintah pusat melakukan moratorium, tapi pihaknya tiap tahun memasukkan usulan.

“Setiap tahunnya Pemkot Makassar mengirimkan surat permohonan usulan formasi pegawai yang dibutuhkan ke pusat,” ujarnya.

Basri menjelaskan, posisi yang bakal dibuka nantinya adalah guru, dimana menempati peringkat pertama yang paling dibutuhkan Pemkot Makassar yakni sebanyak 900 orang lebih.

Menyusul tenaga kesehatan di peringkat kedua sebanyak 500 orang, dan tenaga administrasi dan teknis lainnya di urutan ketiga yakni sekitar 200 orang.

“Setiap tahun kita kirimkan surat usulan ke pusat. Kalau kita lihat di kantor-kantor dengan melibatkan semua tenaga honorer, akan kelihatan itu jumlah pegawai PNS sedikit sekali. Dari hasil kajian, kita membutuhkan sekira 1.850 PNS di Pemkot,” bebernya.

Ia berharap, Kemenpan-RB dapat menerima usulan yang dikirimkan Pemkot Makassar. Sebab, syarat yang ditetapkan Kemenpan-RB bahwa belanja pegawai dari pemerintah daerah harus dibawah 50 persen telah dipenuhi.

“Setiap tahun jumlah PNS kita yang pensiun sekitar 500 orang. Moratorium penerimaan PNS baru berakhir Desember tahun ini sejak dikeluarkan tahun 2014. Berarti selama tiga tahun, kita tidak ada penerimaan PNS,” tuturnya.

“Kalau dari segi belanja pegawai, saya rasa tidak ada masalah. Karena PAD kita tiap tahunnya meningkat, sementara pegawai berkurang. Kalau perhitungan kita, belanja pegawai kita hanya di kisaran 47 persen,” tambahnya.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto, mengatakan, usulan formasi yang dibutuhkan Pemkot Makassar prioritas tenaga pendidik. “Kita butuh guru, tapi kalau yang lain itu usulan K2 pusat yang tentukan,” ucap Danny.

Kedepan, pihaknya akan mengubah kebijakan tentang tenaga kontrak. Dimana, sebelum menjadi tenaga kontrak, terlebih dahulu statusnya menjadi tenaga sukarela.

“Semua yang K2 harus jadi (tenaga) kontrak dulu dan untuk mencapai itu, kita serahkan ke pemerintah pusat mau buka formasi berapa banyak,” ungkap Danny. (*)


div>