SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Pemkot-Dewan Tak Serius

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Jumat , 21 April 2017 10:06
Pemkot-Dewan Tak Serius

Tertibkan Fasum-Fasos - Pemkot Makassar saat melakukan Pembongkaran Ofrit Jembatan menyikapi rekomendasi Pansus Fasum Fasos yang melindungi pedestrian dari bangunan yang melanggar bahu jalan, beberapa waktu lalu. (INT)

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pemerintah Kota dan DPRD Kota Makassar belum satu suara terkait upaya mempercepat penertiban fasilitas umum dan fasilitas sosial yang masih dikuasai pengembang dan sejumlah pengusaha.

Panitia Khusus (Pansus) Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (Fasum-Fasos) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telribat saling lempar tanggung jawab dengan Pemkot Makassar. Pasalnya rekomendasi surat pimpinan pansus pencarian Fasum-Fasos Nomor Pansus/29/DPRD/IV/2017 tanggal 10 April 2017 untuk melakukan pembongkaran terhadap fasum-fasos di Country Coffee dan Resto (CCR), Toko Cahaya Oleh-oleh tidak kunjung ditindaki bahkan keduanya saling menyalahkan. Begitupun kasus yang terjadi di RS Paramount, Gedung KFC Pettarani dan Gedung Informa tidak kunjung ditindaki Pemkot.

Bahkan saat dikonfirmasi langsung saat diskusi publik, Anggota Pansus Fasum-Fasos DPRD Makassar, Susuman Halim mengatakan rekomendasi pansus untuk membongkar CCR sudah harus dilakukan eksekutif segera mungkin. Namun untuk kasus RS Paramount dan Informa tiba-tiba ia menyebutkan tidak ada pelanggaran. Padahal sebelumnya Pansus Fasum Fasos gencar-gencarnya mendindaki dan membongkar Ofrit Jembatan. Hingga berani membawa kasus tersebut ke jalur hukum. “Tugasnya eksekutif itu kalau melakukan pembongkaran kalau kita lakukan pembongkaran kemarin di paramount bisa dilaporkan kita (dewan) karena mereka hanya mengikuti desain awal saat di DTRB,” ungkap Sugali, sapaan akrab Susuman Halim, Kamis (20/4).

Bahkan pernyataan keras juga dilontarkan Legislator DPRD Makassar, Mustagfir Sabri, ia menegaskan CCR terkesan dilindungi Pemkot, bahkan tidak berani melaksanakan rekomendasi pansus bahkan tata ruang tidak mau laksanakan pembongkaran.”Rekomendasi pansus jelas, kok pemkot diam,” ungkapnya.

Legislator Fraksi Hanura ini menyatakan pemerintah kota tidak melaksanakan pembongkaran CCR yang sudah direkomendasikan di pansus sekaligus menutup lahan RTH untuk jadi ruang parkir. “bahkan saya dengar pihak CCR sudah mengantongi izin untuk sewa lahan yang dikeluarkan oleh pemkot, tanyaki pemkot kenapa tidak berani laksanakan pembongkaran jangan sampai pemkot yang masuk angin,” jelasnya.

Kabid Tata Ruang Ir. Darwis Herman menuturkan pembongkaran yang dilakukan DTRB itu diserahkan kepada hasil putusan Pansus jika pansus yang mengatakan untuk membongkar maka Pemkot akan bertindak. “Jika ada rekomendasi pansus kita harus jalankan, kita ikut rapat, kita kasih batas waktu jumat. Hal itu kembali di pansus kita akan ikut,” ungkapnya.

[NEXT-RASUL]

Sementara itu Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan, Musaddaq menilai pansus dan pihak ketiga terkesan mulai main mata dan tidak transparan lagi ke publik saat melakukan rapat-rapat. sehingga hal yang tidak lazim dilakukan anggota dewan selalu menimbulkan kecurigaan ketika dewan melakukan tugas kedewanan.

“Kita serahkan itu ke BK untuk menegur para anggota jika sudah bertentangan dengan tugas kedewanan, karena jika pansus sudah main mata dengan para pengembang maka itu harus ditegur karena sudah melanggar etik,” jelasnya

Selain itu ia juga menyatakan, rekomnadasi yang dikeluarkan oleh DPRD harus ditindaki oleh instansi terkait, jangan rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD hanya menjadi¬† gertak sambal semata saja. “Pantauan kopel memang menemukan rekomendasi yang dikeluarkan dewan tidak kuat hanya menggertak saja tapi tidak ada tindak lanjutnya,” tuturnya. (Isk/D)


div>