KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Pemkot Dijatah Rp 9,4 M Pengadaan Sanitasi

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Senin , 09 April 2018 13:30
Pemkot Dijatah Rp 9,4 M Pengadaan Sanitasi

Ilustrasi Kantor Balaikota Makassar. foto: net

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tahun ini kebagian alias mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 9,4 miliar dari pemerintah pusat, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana itu diperuntukkan untuk pengadaan sanitasi di beberapa wilayah di Kota Makassar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Muh Anshar, mengungkapkan, kucuran anggaran dari pemerintah pusat terdiri dari dua bagian. Yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan.

“DAK Reguler itu ada empat paket pengerjaan, nilainya Rp 2,2 miliar. Sementara DAK penugasan itu ada 13 paket dengan nilai Rp 7,2 miliar,” ungkap Anshar, Minggu (8/4).

Kepala Seksi (Kasi) Sanitasi dan Air Bersih Dinas PU Kota Makassar, Ifrah, menambahkan, berdasarkan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, pengadaan sanitasi ini nantinya dalam bentuk swakelola masyarakat. Pasalnya, pengadaan sanitasi ini adalah proyek berkelanjutan, seperti perawatan dan hal lainnya. Sehingga, yang perlu diperhatikan adalah perubahan pola pikir masyarakat.

Untuk itu, nantinya akan ada pembentukan kelompok swakelola masyarakat sebagai lembaga yang memonitoring jika sarana pembuangan limbah masyarakat itu sudah terbangun.

“Juknis dari pusat menganjurkan swakelola. Artinya, yang laksanakan itu masyarakat, yang kerja masyarakat, setelah selesai pengelolanya yang rawat juga masyarakat. Kalau mereka yang kerja pasti mereka mau yang terbaik untuk tempat tinggalnya, begitu juga dengan pemeliharaannya,” jelas Ifrah.

Pengadaan sarana dan prasarana sanitasi ini, lanjutnya, merupakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berupa tangki besar dengan ukuran 7 atau 8 meter kali 2,5 meter untuk mengolah limbah masyarakat. Tangki sebesar itu nantinya akan dibuatkan pipa sambungan langsung ke rumah-rumah warga, diharapkan bisa mengcover 30 rumah atau sekitar 50 KK.

Menurut dia, sekarang ini masih banyak rumah warga yang tidak ada septic tank. Bahkan kadang ada limbah masyarakat yang langsung dibuang ke tanah tidak melalui tempat penampungan, sehingga terjadi pencemaran tanah.

“Nanti dipasangi pipa di rumah warga, mungkin mereka ada penampungan tapi tidak kedap ke tanah itu yang kita putus dan langsung sambung ke pipa, dan keluar langsung ke penampungan yang akan kita bangun. Pengolahan masuk kesitu dan dilolah sehingga yang keluar itu ramah lingkungan dan bebas pencemaran,” terangnya.

Ada empat lokasi yang mendapatkan alokasi anggaran melalui DAK Reguler untuk pengadaan sanitasi. Yaitu Kelurahan Jongaya, Kelurahan Banta-bantaeng, Kelurahan Panaikang, dan Kelurahan Barombong.

Sementara, untuk 13 paket yang menggunakan anggaran DAK Penugasan yaitu Kelurahan Buakana, Kelurahan Lakkang, Kelurahan Karuwisi Utara, Kelurahan Maccini Gusung, Kelurahan PAI, Kelurahan Sudiang, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kelurahan Barrang Caddi, Kelurahan Barrang Lompo, Pulau Kodingareng, Kelurahan Rappokalling, Kelurahan Bulurokeng, dan Kelurahan Sudiang Raya. (*)


div>