SELASA , 12 DESEMBER 2017

Pemkot Janji Segera Serahkan Data Fasum-Fasos

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Kamis , 16 November 2017 12:05
Pemkot Janji Segera Serahkan Data Fasum-Fasos

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto. foto: rakyat sulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota Makassar berjanji akan segera memberikan data fasum fasos kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar setelah tahap verifikasi selesai.

Hal itu disampaikan Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto kepada wartawan, Rabu (15/11) kemarin. Ia mengatakan bahwa pihaknya tidak ada sama sekali niat untuk menahan data Fasum dan Fasos, pasalnya saat ini masih dalam tahap verifikasi.

“Saya sudah komunikasikan dengan kejaksaan, kita akan berikan,” ucap Danny, kemarin.

Soal desakan Kejari untuk meminta data Fasum dan Fasos ke Inspektorat Kota, Danny mengatakan bahwa dirinya bakal mengantarkan langsung data tersebut ke Kejari Makassar. “Iya nanti kita serahkan, kalau perlu saya sendiri yang bawakan,” tegas Danny

Sementara itu, Ketua Tim Terpadu Fasum Fasos Kota Makassar, Zainal Ibrahim, mengatakan jika saat ini belum menyerahkan data fasum fasos ke kejaksaan dikarenakan masih ada beberapa wilayah yang belum di verifikasi.

“Kita akan kasih data-datanya, tinggal verifikasi terakhir, sudah tiga yang diverifikasi, terakhir itu yang di wilayah BTP. Penyerahan data tinggal tunggu verifikasi selesai,” kata Zainal Ibrahim

Ia mengatakan bahwa pihak kejaksaan juga berinisiatif untuk mencari data di setiap dinas terkait dalam rangka mengumpulkan keterangan bahan keterangan (Pulbaket) dan Mengumpulkan data (Puldata)

“Mereka juga mencari di dinas terkait, misalnya siapa yang mengeluarkan siteplan, siapa yang membuat berita acaranya, karena kan ketua tim sebelum saya itu ada di Bapedda,” Kata Zainal Ibrahim

“Beberapa data yang diminta kejaksaan sudah diberikan, karena mereka juga mencari,” lanjutnya

Ia menambahkan bahwa untuk fasum fasos yang berlokasi di wilayah Kecamatan Manggala tidak masuk dalam pemerintah kota, melainkan masuk dalam neraca Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

“Kita ada dua berita acara yang keluar, yaitu berita acara yang diserahkan Perumnas ke pemerintah kota, dan berita acara yang diserahkan oleh PDAM kepada perumnas. Nah catatan neraca itu ada di PDAM,” lanjutnya.

Ia juga menyebut untuk tahapan penyerahan data butuh waktu dan kesiapan data seperti site plan dan lain-lain sebelum akhirnya diserahkan ke kejaksaan.

Terpisah, Sekjen Transparancy Internasional Indonesia (TII), Dadang Trisasongko mengatakan pemerintah harus segera mengindentifikasi fasum fasos yang merupakan aset pemerintah kota.

“Tugas pemerintah menemukan aset itu, karena kalau itu sudah dikuasai oleh orang lain itu sudah masuk dan ranah hukum,” jelasnya.

Jadi, kata dia saat ini hal yang paling penting dilakukan pemerintah adalah segera memverifikasi dan mempublikasikan secara transparan mana fasum fasos yang merupakan milik pemerintah.

Untuk itu, kepada pihak yang mengambil alih aset pemerintah untuk segera mengembalikan jika tidak ingin berurusan dengan hukum.

“Harus ditindak tegas, mereka sebaiknya menyerahkan kembali kalau tidak bisa yah melalui jalur hukum,” tutupnya

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mendesak tim terpadu bentukan walikota Makassar untuk segera melaporkan dan menyerahkan hasil temuan yang terindikasi melanggar aturan atau pidana.

Kasi Intel Kejari Makassar, Alham mengatakan bahwa data yang telah dijanjikan akan segera diserahkan ketua tim terpadu yakni Kepala Inspektorat belum juga sampai di Kejari padahal data tersebut akan di proses hukum.

“Kami mendesak untuk menyerahkan ke kejari karena kami juga sudah melakukan proses hukum, ” ujar Alham

Lanjut Alham, seharusnya langkah verifikasi satu per aatu yang dilakukan Kepala Inspektorat langsung dilanjutkan penyerahan dara ke Kejari agar proses pengananya tidak tsrputus meski dilaksanakan secara bertahap data per data.

“Kan tidak langsung ditindak semua, jadi yang sudah diverifikasi bermasalah langsung diberikan ke Kejaksaan, satu satu saja biar berkesinambungan,” ucap Alham

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mendapat 1 dokument dari Tim terpadu kendati demikian penyerahan tersebut harus diserahkan yang telah diverifikasi.

“Kalau untuk hal “terbukti” itu urusan Pengadilan Negeri, ada azaz praduga tak bersalah,” ucap Alham

Informasi yang dihimpun, 491 titik Fasum Fasos bermasalah didominasi tiga kecamatan yakni Kecamatan Panakukang, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Manggala.

Di tiga kecamatan ini diduga dikuasi oleh mafia Fasum, yang tidak hanya berasal dari kalangan pengusaha namun juga diduga berasal dari birokrat serta juga anggota dan mantan anggota DPRD.

Nama para mafia ini sendiri masih ada di tangan tim terpadu dan belum dipublis ke publik hingga saat ini. Keterlibatan banyak pihak dalam tim terpadu ini juga disinyalir karena banyaknya orang penting yang terlibat sebagai mafia Fasum Fasos. (*)


div>