SABTU , 23 JUNI 2018

Pemkot Krisis Pegawai Teknis

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Jumat , 09 Maret 2018 10:00
Pemkot Krisis Pegawai Teknis

Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal (ist)

* Tiap Tahun 400 PNS Pensiun

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tiap tahun mengalami kekurangan pegawai khususnya pegawai di bidan teknis, hal itu lantaran adanya moratorium pemerintah pusat tentang penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar, Syamsu Rizal mengakui bahwa Pemkot Makassar memang kekurangan pegawai untuk bidang teknis. “Kita hanya kekurangan pegawai teknis, yaitu pegawai auditor,” ujar Syamsu Rizal, Kamis (8/3) kemarin.

Ia menjelaskan, idealnya dalam pemerintahan harus memiliki auditor sebanyak 70 orang sementara yang dimiliki oleh Pemkot hanya sekira 24 orang. “Jadi kita minta auditor dan melakukan invasing. Strategi invasing itu kita minta kepada pejabat struktural kalau boleh mereka menjadi auditor,” ujar Syamsu Rizal.

Selain Kekurangan tenaga auditor, Deng Ical sapaan akrab Syamsu Rizal, juga kekurangan dibidang teknis akuntan, tenaga teknis keperawatan, dokter spesialis, dan guru bidang studi.

“Jadi semuanya yang teknis-teknis kita kekurangan tapi kalau pegawai administrasi kita aman. Auditor dibutuhkan 12 orang, akuntan 6, Pekerjaan Sosial kita minta 12 tapi dikasi 6, jadi umum itu kurang,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rahman menyebutkan dalam setahun ketika tidak ada penerimaan CPNS, lingkup Pemerintah Kota Makassar kekurangan PNS sekira 400 orang.

“Dalam satu tahun saja jika tidak ada penerimaan CPNS, kita kekurangan PNS sekitar 400 orang,” Basri Rahman.

Jika moratorium selama lima tahun berlangsung, penyusutan atau kekurangan PNS kita bisa mencapai 2 ribu orang.

“Yang menutupi kekurangan kita hanya pegawai yang pindah tempat dari daerah lain, dan jatah IPDN dalam setahun hanya 10 orang,” ungkapnya.

Ia juga mengaku dari PNS yang purna bakti dalam setahun sekitar 400 orang itu didominasi tenaga pengajar sekitar 200 orang selebihnya tenaga medis dan lainnya.

Untuk menutupi kekurangan tersebut salah satu jalan keluarnya yakni harus ada penerimaan tenaga honorer atau kontrak hanya saja penerimaan tenaga kontrak atau honorer tersebut tidak memiliki jadwal tertentu tidak seperti penerimaan CPNS.

“Penerimaan tenaga kontrak atau honorer itu tergantung SKPD terkait, apakah memerlukan tenaga pegawai kontrak atau tidak. Selain itu, kepala daerah dalam hal ini wali kota harus melihat kemungkinan APBD mampu membiayai atau tidak karena beliau juga dituntut untuk memperhatikan lapangan kerja,” ucapnya. (*)


div>