RABU , 21 NOVEMBER 2018

Pemkot Luncurkan Aplikasi Smart Auditing

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 02 Juni 2018 11:00
Pemkot Luncurkan Aplikasi Smart Auditing

kantor balaikota (ist)

*Diklaim Efektif Dalam Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Tiap SKPD

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemeriksaan pengelolaan kegiatan dan pertanggungjawaban (SPJ) administrasi keuangan setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak lagi dilakukan secara manual. Baru-baru ini Pemkot meluncurkan Aplikasi Smart Auditing untuk mempermudah pengawasan.

Aplikasi Smart Auditing ini merupakan model pertanggungjawaban pengelolaan kegiatan dan keuangan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Inspektorat bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Makassar.

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zainal Ibrahim mengatakan, melalui sistem ini, pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan dan laporan pertanggungjawaban setiap SKPD akan jauh lebih efektif dan relatif singkat.

Pasalnya, kata dia, dengan cara lama Inspektorat hanya mampu melakukan audit komprehensif secara bergiliran sebanyak enam SKPD oleh enam tim auditor setiap bulannya. Sementara, pemeriksaan ulang untuk masing-masing SKPD baru dilakukan delapan sampai sembilan bulan kedepan.

“Model ini cukup efektif karena telah mengintegrasikan proses e-budgeting, sehingga memudahkan Inspektorat dalam melihat progres buku kas umum (BKU) secara online pada setiap SKPD,” kata Zainal, Jumat (1/6) kemarin.

Lanjutnya, berdasarkan data yang tahun ini, tercatat ada 581 program dan 4097 kegiatan yang dikelola SKPD, dengan jumlah belanja langsung Rp2,8 triliun. Dengan jumlah program dan kegiatan yang cukup banyak, tidak mampu dicover sepenuhnya. Pasalnya, Inspektorat saat ini hanya memiliki 23 auditor yang terverifikasi.

“Keterbatasan yang dimiliki inspektorat, kita hanya memiliki jumlah auditor bersertifikasi 23 orang, maka dibutuhkan pendekatan baru dalam model pengawasan dan pemeriksaan disetiap lingkup pemerintah,” tuturnya.

Zainal merinci, ada beberapa keuntungan pada sistem ini. Diantaranya, pelaksanaan pengurusan dokumen surat pertanggungjawaban (SPJ) dapat dilakukan secara part time karena dilakukan secara online, pemeriksaan lebih cepat karena dapat digunakan sebagai bahan informasi pendahulu dalam perangkat pemeriksaan.

Dokumen SPJ lebih teratur dan dapat dideteksi sejak awal terhadap kekurangan SPJ, laporannya SPJ lebih tepat waktu, dan akses terhadap SPJ lebih mudah karena terdapat database mengenai SPJ pada seluruh SKPD.

“Jadi sangat efisien, kalau dulu saya harus ke SKPD sekarang tidak lagi, karena sudah melalui sistem online, ujarnya.

Kendati demikian, dia meminta kepada seluruh SKPD untuk berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Pasalnya, masing-masing SKPD diberikan batas waktu 10 hari pasca pencairan anggaran untuk segera mempertanggungjawabkan anggaran tersebut.

“Kita minta SKPD disiplin, kalau dia tidak upload apa yang mau diperiksa. Inikan cuma alat, jadi ada SOP yaitu 10 hari sejak pencairan anggaran SKPD harus mempertanggungjawabkannya, kalau tidak kita buatkan surat kenapa tidak mempertanggungjawabkannya. Tapi kita terus mendampingi karena ini program baru,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Wakil Walikota Makassar, Syamsu Rizal MI menambahkan, elektronik auditing ini bisa memudahkan para OPD dan Inspektorat memeriksa semua hal terkait keuangan.

“Biar tidak ketemuki, bisa langsung diaudit, jadi kita sudah buatka program yang memungkinkan mereka (OPD) menginput semua data-data secara virtual,” ucap Syamsu Rizal MI.

Lanjut Deng Ical, sapaan akrabnya bahwa adanya sistem smart auditing ini bisa mengurangi beban pemeriksaan internal Inspektorat dan satuan pemeriksaan internal pada OPD masing-masing.

“Dengan dengan adanya Smart Auditing ini, maka dipastikan bisa mengurangi beban kerja Inspektorat. Kita butuh 100 auditor, tapi yang kita miliki saat ini hanya 23 dan dengan aplikasi smart auditing ini mampu mengcover semuanya,” pungkas Deng Ical. (*)


div>