RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Pemkot Makassar Dapat Pencerahan Tentang Good Governance

Reporter:

Editor:

dedi

Kamis , 16 Maret 2017 22:43
Pemkot Makassar Dapat Pencerahan Tentang Good Governance

int

MAKASSAR, RAKYATSULSEL. COM – Sosialisasi UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasca putusan Mahkamah konstitusi No 25/PPU-XIV/2016. Untuk pejabat Pemkot Makassar.

Sekretaris daerah (Sekda) Kota Makassar, Ibrahim Saleh menuturkan dalam mencapai tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) pemerintah haruslah perlu mempertanggungjawabkan.

“Segala hal yang dilaksanakan sesuai misi visi bapak Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto yaitu mereformasi tata kelola birokrasi menjadi pelayanan publik kelas Dunia,” ujarnya Kamis (16/3).

Ia menjelaskan, hal yang menjadi kendala utama dalam mewujudkan hal tersebut, adalah banyaknya penyimpangan atau yang sering terjadi. Akibatnya, berdampak kepada aspek kehidupan khususunya pada aspek ekonomi sosial masyarakat

“Sosialisasi Undang undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU-/2016,” ungkapnya di Hotel Ibis Style Makassar.

Dalam menjalankan tata kelola anggaran yang baik dan benar di roda pemerintahan, maka perlu ada pedoman hukum yang mengayomi hal tersebut, sehingga proses pengguna anggaran dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Untuk itulah kita perlu memahami UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dalam dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 /PUU/XIV/2016,” jelasnya.

Menurutnya, dengan adanya perubahan UU nelaui mahkamah konstitusi setiap ASN mampu mencermati dan memahami apa yang terkandung didalamnya.

Tentunya, semuanya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati hatian, memenuhi rasa keadilan dan nemiliki legitimasi serta mengacu pada persturan perundang undangan yang ada,” terangnya .

Peserta yang hadir berjumlah 75 orang terdiri dari unsur kepala seksi  lingkup sekretariat kota Makassar

Adapun pemberi materi  pada Sosialisasi  yang dilaksanakan bagian Hukum dan HAM diundang  Prof. Dr Hambali Thalib SH MH. Dr Amiruddun Ilmar SH.MH.


div>