KAMIS , 15 NOVEMBER 2018

Pemkot Makassar Perpanjang Kerja Sama dengan Kejari

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 07 April 2017 15:59
Pemkot Makassar Perpanjang Kerja Sama dengan Kejari

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Dicky Rahmat Rahardjo sepakat memperpanjang kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari), Jl Amanagappa, Jumat (7/4). foto: muh alief/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar Dicky Rahmat Rahardjo sepakat memperpanjang kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN).

Penandatanganan kesepakatan kerja sama antar keduanya berlangsung di Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari), Jl Amanagappa, Jumat (7/4), disaksikan sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan camat se-Makassar.

MoU serupa telah disepakati Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan Kejari Makassar sejak dua tahun lalu. Maret 2017, kerja sama itu memasuki tenggat waktu dan keduanya sepakat memperpanjangnya.

“Menjadi payung hukum bagi Pemkot Makassar meminta legal opinion dari Kejari Makassar terhadap kebijakan ataupun program pemerintah yang rentan bersinggungan dengan aspek hukum,” terangnya.

Selain itu, menurut Danny, penandatanganan MoU di bidang perdata dan TUN juga diharapkan dapat mempercepat langkah Pemkot Makassar untuk mengejar fasum fasos yang masih dikuasai pihak lain. Di mana di tahun ini, ada sekira 491 fasum fasos yang harus diserahkan ke Pemkot Makassar, yang lokasinya tersebar di berbagai titik.

Pengalihan sejumlah wewenang dari kota ke provinsi juga menjadi perhatian Wali Kota Danny. Pasalnya, hal tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum akibat tumpang tindih kewenangan dalam penanganannya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Dicky Rahmat Rahardjo, menyampaikan sejak tahun lalu, sinergi antara Pemkot Makassar dan Kajari Makassar telah terbangun lewat TP4D yang anggotanya berasal dari kedua institusi itu.

“Beban institusi Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Undang-Undang itu mengamanatkan Kejaksaan menjalankan fungsi sebagi penuntut umum, penindakan pidana umum dan khusus serta bidang perdata dan TUN,” jelas Dicky. (***)


div>