RABU , 26 SEPTEMBER 2018

Pemkot Makassar Tunda Lelang Jabatan Sekda

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 19 April 2017 10:23
Pemkot Makassar Tunda Lelang Jabatan Sekda

Ilustrasi lelang jabatan

MAKASSAR, RakyatSulsel.com – Pemerintah Kota Makassar mengisyaratkan menunda pelaksanaan lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar. Hal ini menyusul jabatan Sekda Makassar yang saat ini diemban Ibrahim Saleh berdekatan dengan masa pensiunnya pada Juli mendatang.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BK-PSDMD) Makasssar, Basri Rakhman mengungkapkan alasan belum dilakukannya lelang jabatan Sekda, dikarenakan masa pensiun Ibrahim Saleh yang tidak lama lagi, sehingga waktunya dinilai tidak efektif jika lelang jabatan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

“Kemungkinan besar akan diundur, jadi pak Wali bisa jadi akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) saja dulu. Soalnya idealnya proses lelang jabatan itu digelar enam bulan sebelum masa pensiun pejabat lama, sementara pak Sekda (Ibrahim Saleh) itu pensiun nanti bulan Juli,” bebernya, Selasa (18/4).

Terkait siapa yang paling berkompoten mengisi jabatan strategis di Pemerintah Kota Makassar tersebut, Basri mengungkapkan bahwa sesuai aturan birokrasi, jabatan Sekda idealnya diisi oleh pejabat yang pernah menduduki eselon II, dari segi usia juga tidak mendekati masa pensiun, berbadan sehat, dan dapat mengayomi seluruh perangkat kerja di lingkupnya. “Penggantinya itu sebaiknya pejabat yang masa pensiunnya masih lama, jadi pejabat yang sudah hampir pensiun tidak efektif lagi mengisi posisi eselon I tersebut. Sebab akan tidak efektif ketika menjabat sebagai Sekda sementara baru beberapa bulan sudah memasuki masa pensiun,” jelas Basri.

Namun, menurut Basri Rakhman, semua eselon II di lingkup Pemkot Makassar tetap dapat mengikuti lelang jabatan untuk mengisi posisi Sekda Makassar tersebut. “Tapi yang perlu dicatat, harus mendapat izin dari atasannya dulu yakni Wali Kota Makassar,” ujar Basri.

Berdasarkan informasi, dari data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Makassar, pejabat senior di Makassar yang berpotensi dan berpeluang mengikuti lelang jabatan hingga saat ini antara lain, Andi Bukti Djufrie (Kadis Perizinan/DPM-PTDP Makassar), Andi Khadijah Iriani (Kepala Bappeda), M Sabri (Asisten I, Bidang Pemerintahan), Irwan Bangsawan (Kadisnaker Makasar), Rahman Bando (Kadis Kelautan Perikanan), Andi Muh Yasir (Kadis Perindag), Mukhtar Tahir (Kadis Sosial), Irwan R Adnan (Bapenda), Takdir Hasan Saleh (Asisten III), Hendra Hakamuddin (Kadispora Makassar), Tenri Palalo (Kadis P3A), Andi Bau Sawa (Kadis Kebudayaan Makassar), Rusmayani Majid (Kadis Pariwisata), Erwin Haiya (Kepala Badan Keuangan dan Asset).

Namun, hingga saat ini baru dua yang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti lelang jabatan tersebut yakni Kadis Perizinan/DPM-PTDP Makassar, Andi Bukti Djufrie dan Asisten I, Bidang Pemerintahan M Sabri.

[NEXT-RASUL]

Sementara itu ada dua pejabat eselon II lingkup Pemkot Makassar yang akan mendekati masa pensiun, keduanya adalah Kadis Lingkungan Hidup Makassar Andi Gani Sirman dan Kadis Damkar Makassar Imran Samad.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan Azhari F Radjamilo mengatakan belum menerima laporan secara resmi dari pemerintah kota Makassar terkait panitia seleksi (Panpel) lelang jabatan Sekda. Dalam ketentuannya, kata Azhari, jabatan Sekda sudah harus dimulai Proses lelangnya enam bulan sebelum masa kerja Sekda berakhir. “Persoalan sekretaris kota Makassar belum ada informasinya masuk secara resmi. Mungkin pak Wali masih sibuk, tapi tetap nanti kita minta pemerintah kota Makassar agar sesegera mungkin memasukkan nama Panitia Seleksi (Pansel) untuk mendapat rekomendasi dari Pak Gubernur (Syahrul Yasin Limpo, red),” terangnya.

Sama halnya dengan Plt, kata Azhari, harus ditunjuk sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu dan mendapat persetujuan dari Gubernur.

Untuk menjadi seorang Sekretaris kota, Azhari mengatakan semua orang berpeluang menjadi sekkot, asalkan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. “Syarat utama bagi calon sekkot adalah harus berpangkat IV C dan minimal pernah menduduki jabatan tingkat Eselon II A. Sehingga yang ingin mengikuti lelang jabatan harus memenuhi syarat utama tersebut,” jelasnya.

“Plt juga harus mendapat persetujuan Gubernur. Tapi pasti pak gubernur akan memilih yang lebih berpengalaman dan senior. Dari segi pangkat dan golongan juga diperhatikan, dari segi kesenioran juga. Nanti pemkot yang akan mengajukan, Gubernur yang setujui,” tambahnya lagi.

Pada prosesnya, kepala daerah dalam hal ini Wali kota Makassar harus membentuk panitia seleksi (pansel) yang nantinya dilaporkan ke Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Dimana dalam ketentuannya, pansel nantinya akan diisi oleh pejabat eselon II yang ditugaskan langsung oleh Gubernur Sulsel. “Berdasarkan surat gubernur nomor 800/3380/BKD, ketentuan pelaksanaan pengisian jabatan Sekretaris kabupaten/ kota yang lowong wajib dilaporkan ke Gubernur tentang rencana pelaksanaan seleksinya. Susunan pansel juga harus terdiri dari satu orang pejabat eselon II dari Pemprov Sulsel. Dan semua pejabat eselon II B yang berpangkat IV C bersyarat bisa ikut seleksi calon Sekda,” urainya. (ale-ash/D)


div>