RABU , 14 NOVEMBER 2018

Pemkot Parepare Hadirkan Kemudahan Layanan Zakat Bagi ASN Muslim

Reporter:

Anastasya

Editor:

Niar

Senin , 19 Maret 2018 14:51
Pemkot Parepare Hadirkan Kemudahan Layanan Zakat Bagi ASN Muslim

int

PAREPARE, RAKSUL.COM- Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare terus melakukan kemudahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Khususnya bagi ASN yang beragama Islam. Kemudahan yang diberikan yakni pelayanan zakat bagi ASN.

Hal tersebut dikatakan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, Ariyadi.

“Saat ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat (Baznas) jadi bgi ASN yang berniat menyisihkan sebagian gajinya, bisa langsung didebet dan disalurkan ke Baznas,” ujarnya.

Adapun Prosedurnya kata dia, mulai dari pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kami bekerjasama dengan bendagara gaji untuk mengumpulkan zakat. Ini tidak ada paksaan sama sekali, jadi jika benar-benar ingin berzakat boleh menyalurkan melalui UPZ yang telah kita tetapkan,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Baznas wilayah Parepare, Muhammad Djunaid mengatakan bahwa baznas tidak hanya melayani segala bentuk zakat harta maupun penghasilan tetapi juga mengelola sedekah dan infaq.

“Zakat adalah kewajiban umat muslim yang harus dikeluarkan melalui pendapatan dan harta yang dimiliki. Zakat terangnya menempati rukun Islam ke empat sehingga zakat sesungguhnya adalah nilai Islam itu sendiri,” katanya.

Pengurus Baznas, Ustad Syamsuar Bashri, menambahkan, kewajiban zakat secara tegas disebutkan berulang kali dalam Alquran. Perintah menunaikan zakat lanjutnya, selalu disandingkan dengan perintah sholat.

“Zakat ini sebagai pembersih harta kita dan investasi kita di kehidupan berikutnya,” ujarnya.

Baznas adalah lembaga yang bertanggungjawab mengelola zakat secara Nasional, dan mengatur penyalurannya kepada golongan penerima zakat. Lembaga ini adalah lembaga Pemerintah non struktural yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana sifatnya mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri agama.(MP1)


div>