RABU , 19 DESEMBER 2018

Pemkot Parepare Revalidasi Data 7 Ribu Warga Kurang Mampu

Reporter:

Niar

Editor:

Minggu , 04 Maret 2018 13:38
Pemkot Parepare Revalidasi Data 7 Ribu Warga Kurang Mampu

int

PAREPARE, RAKSUL.COM– Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melakukan revalidasi atau pemutakhiran data terhadap tujuh ribu warga kurang mampu. Warga yang datanya direvalidasi ini merupakan penerima manfaat bantuan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah melalui kebijakan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM).

Pemkot menargetkan, sebelum pertengahan 2018 data tersebut sudah dikirim ke pusat.

Sekretaris Bappeda Kota Parepare, E.W. Ariyadi, menjelaskan, kebijakan MPM ini merupakan, salah satu rangkaian dari program pengentasan kemiskinan.

Ini juga kata Eko, sapaan akrab E.W Ariyadi, untuk mengatasi laporan warga terkait kondisi real data warga miskin Parepare yang dinilai sebagian tidak lagi sesuai lagi dengan kondisi lapangan yang ada. Faktanya, selama tiga tahun terakhir terjadi pergeseran-pergeseran terhadap data warga miskin.

“Ada yang meninggal, pindah lokasi, bertambah anggota keluarga atau ada yang sudah beralih derajat kesejahteraannya. Ini semua tentu harus dikeluarkan dan diupdating, sehingga datanya benar dan dapat digunakan untuk program penanggulangan kemiskinan,” papar Eko Sekretaris Bappeda via telepon, Minggu, (4/3/2018).

Secara teknis kata Eko, pemutahiran data wewenang pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. “Kita pemerintah daerah hanya diminta membantu melakukan pendaftaran, identifikasi awal dan verifikasi data,” terangnya.

Basis pendataan kata Eko, dilakukan pada rumah tangga yang masuk Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, khususnya desil satu sampai empat, yakni warga yang masuk kategori rentan miskin hingga sangat miskin.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh warga terlebih dahulu adalah melengkapi seluruh administrasi yang dibutuhkan sebelum mendaftar karena updating ini berbasis Nomor Induk Keluarga (NIK), maka KTP elektronik dan Kartu Keluarga sangat diperlukan, serta selanjutnya rekening listrik terakhir atau pembelian token terakhir, yang diperlukan untuk mengetahui kapasitas daya listrik yang dipergunakan, karena ini berhubungan dengan program Subsidi Listrik 900 watt ke bawah untuk warga miskin.

Eko melanjutkan, setelah proses verifikasi yang dilakukan Pemkot dan penilaian yg dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Pokja Data Terpadu Program Pengentasan Fakir Miskin tidak semua warga yang telah terdata ujar Eko, akan masuk dalam BDT baru nanti.

Hal ini kata dia, harus benar dipahami oleh warga dan seluruh perangkat kelurahan di tingkat bawah, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

“Penting dipahami tidak semua pendaftar akan masuk. Itu pasti karena ada 89 kriteria yang menjadi dasar penilaian yang akan dilakukan oleh Pokja Data Terpadu PPFM atau pemerintah pusat untuk mengelompokkan dalam empat desil. Oleh karena itu kita berharap yang mendaftarkan diri dalam kegiatan pemutakhiran DBT adalah orang yang benar-benar warga miskin. Karena toh nanti, kalo 89 kriteria ini dinilai tidak sesuai, dengan sendirinya akan gugur,” paparnya.

Dihubungi terpisah, Plt Sekretaris Daerah Kota Parepare Iwan Asaad menegaskan, kebijakan updating DBT merupakan program pemerintah pusat dan tidak ada kaitan dengan Pilkada. Ia mengakui, ada beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pendataan BDT.

Salah satunya kata dia, administrasi kependudukan yang dimiliki masyarakat banyak yang masih bermasalah. Misalnya ada warga yang memiliki NIK berbeda antara di KTP dan di KK. Ini kata dia, harus diclearkan terlebih dahulu.

“Nanti semua cocok baru kita masukan di DBT. Tujuannya agar nanti ada bantuan, bantuan yang ada tidak jatuh kepada warga yang bukan warga Parepare. Tidak boleh lagi ada bantuan yang diberikan kepada warga bukan warga Parepare walaupun dia miskin. Jika tidak memiliki KTP elektronik Parepare, dia tidak boleh dapat,” tegas Iwan. (Nia)


div>