KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Pemkot Tak Bernyali Tangani Fasum CCR

Reporter:

Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 10 Juli 2018 12:10
Pemkot Tak Bernyali Tangani Fasum CCR

CCR (ist)

*DTRB Tunggu Rekomendasi Dinas Perumahan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera membongkar lahan parkir dari Country Coffee Resto (CCR) yang dinilai telah membangun di lahan fasiltas umum untuk dijadikan lahan parkir sejak 2017 lalu.

Namun, hingga Juli 2018 pihak Pemkot Makassar seakan tak bernyali menangani fasum tersebut yang telah dikuasai bertahun-tahun. Bahkan Dinas terkait saling tuding soal kewenangan yakni antara Dinas Tata Ruang Bangunan (DTRB) dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).

“Saya tidak tangani lagi fasum-fasos, itu sudah wewenang Dinas Perumahan,” singkat Kepala Dinas DTRB, Ahmad Kafrawi, Senin (9/7) kemarin.

Ahmad Kafrawi mengaku tidak bisa berbuat banyak lantaran kewenangan penuh berada di Dinas Perumahan yang bertanggung jawab soal fasum dan fasos. “Itu kewenangan Dinas Perumahan,” singkatnya.

Sementara, Kasi Pengawasan dan Pengaduan DTRB, Ridwan Kanro mengatakan, bahwa pihaknya tidak berwenang dalam penanganan penindakan bangunan yang berdiri di lahan fasum dan fasos. Pasalnya kewenangan tersebut berada di Dinas Perumahan.

“Kita ini hanya fokus pada IMB-nya, kalau bangunannya itu sekarang ada di Dinas Perumahan. Kalau mau di bongkar kita tunggu dulu rekomendasi dari Dinas Perumahan,” katanya.

Meski telah mendapat rekomendasi dari Dinas Perumahan, kata Ridwan, pihaknya tidak serta merta melakukan pembongkaran. Pasalnya pihaknya harus melihat IMB-nya dan jika tidak sesuai maka IMB tersebut harus diperbaharui.

“Harus dicabut IMB-nya dan mengajukan ulang. Disitu dilihat jika ada yang salah harus diubah, misal gambar yang salah, terus bagian mana yang salah itu harus diubah. Kalau tidak sesuai IMB harus diubah tapi harus ada surat resmi dulu kalau menggunakan fasum fasos dari dinas perumahan, kita tidak bisa eksekusi kalau tidak ada kerjasama dari dinas perumahan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fatur Rahim tidak berhasil dikonfirmasi soal bangunan CCR yang berdiri di lahan fasum. Padahal Dinas Perumahan merupakan salah satu tim pengejar fasum dan fasos milik pemerintah kota.

Informasi yang dihimpun, tahun 2017 lalu, Panitia Khusus Pencarian Fasilitas Umum dan Fasilitas Khusus (Pansus Fasum-Fasos) DPRD Kota Makassar mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya mendesak pemkot untuk segera melakukan pembongkaran lahan parkir milik CCR. Pihak CCR sebelumnya dinilai telah mengalihakan fungsi lahan publik menjadi lahan parkir mereka. (*)


div>