MINGGU , 23 SEPTEMBER 2018

Pemkot Tak Berwenang Intervensi Harga Lods Pasar Sentral

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 12 April 2017 10:48
Pemkot Tak Berwenang Intervensi Harga Lods Pasar Sentral

Bangunan Pasar Sentral Makassar. asep/rakyatsulsel

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Harga lods Makassar Mall masih berpolemik. Pedagang dan PT Makassar Tunggal Inti Raya (MTIR) masih tarik ulur. Bahkan para pedagang menuding MTIR terkesan memaksakan para pedagang untuk menerima harga yang telah ditetapkan oleh pengembang Makassar Mall tersebut. Harga yang dipatok PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) berada dikisaran Rp 160 juta dimana harga tersebut dinilai terlalu mahal dan memberatkan bagi pedagang, khususnya bagi PKL.

Terkait hal itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto menegaskan jika pihaknya hanya sebagai pihak penengah, antara pengembang dan pedagang. Pemkot ditegaskan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi langsung kebijakan yang bersifat teknis, terkait operasional Makassar Mall. “Kita ini hanya sebagai wasit saja. Kesepakatannya tergantung PT MTIR dan para pedagang, yang jelas jika harganya telah mendekati kesepakatan atau sudah sepakat, tinggal mempersiapkan bagaimana masuknya,” ujar Danny yang ditemui di Rujab Walikota, Selasa (11/4).

Dengan demikian, Danny menganggap persoalan gonjang-ganjing penetapan harga lods bukanlah kewenangan pemerintah kota untuk memutuskan, namun lebih kepada memastikan kesiapan dan kelayakan gedung tersebut. “Beberapa waktu lalu pihak MTIR sudah menyampaikan kisaran harga yang tergantung letak dan ukuran kiosnya, jadi kalau masih negoisasi terus kapan bisa masuknya? Bisa jadi MTIR sudah siap memasukkan para pedagang, makanya para pedagang diminta segera melakukan pembayaran sesuai harga lokasi dan ukuran tersebut,” terangnya.

Sementara soal ukuran lods yang berukuran 1,5 x 1 meter yang dinilai tidak representatif, Danny mengatakan bahwa sebagai arsitek, dirinya menilai jika ukuran tersebut masih masuk standarisasi. Sebab, dari sejumlah pasar modern yang ada seperti di Pasar Tanah Abang, Jakarta ada ukuran kios seperti itu. “Saya sudah sampaikan sama para pedagang, sebenarnya bukan ukurannya yang harus jadi persoalan, akan tetapi omzetnya yang perlu. Biar besar-besar kalau tidak laku untuk apa?, nah laku atau tidaknya itu didasari sejauh mana kelayakan gedung ini. Meskipun besar tapi kalau di sini sesak, orang juga tidak mau masuk, bagaimana mau laku?,” beber Danny.

Sementara mengenai permasalahan jumlah pedagang yang dianggap tidak sesuai dengan jumlah lods yang tersedia, Danny memastikan semuanya dapat terakomodasi. Namun, dirinya tetap memprioritaskan para pedagang lama. “Pedagang di sana (pasar sentral) itukan bermacam-macam gradenya. Ada pedagang yang masuk perjanjian I, ada juga yang masuk adendum II, ada juga yang tidak masuk dalam perjanjian tersebut, tapi saya akan minta agar di masukkan semua, tapi harus dipahami juga derajat hukumnya (prioritas) berdasarkan perjanjian yang ada,” tegasnya.

Sebelumnya, General Manager (GM) PT MTIR Imran Bachtiar mengatakan pihaknya sudah siap sewaktu-waktu jika para pedagang sudah harus masuk menempati lods. “Tergantung dari pedagang ji, sudah bisa mi ditempati sewaktu-waktu,” ujarnya beberapa waktu lalu.

[NEXT-RASUL]

Terkait persoalan kesepakatan harga yang selama ini belum menemukan titik temu, Imran mengaku harga masing-masing lods yang ada bervariasi, tergantung lokasi lods dan luasannya. Adapun mengenai lods yang luasnya hanya 1,5 x 1 meter yang dikeluhkan terlalu kecil, Imran menambahkan bahwa hal tersebut diperuntukkan bagi para pedagang kaki lima yang ada, sehingga tidak terlalu membutuhkan ukuran yang besar. “Kemarin KADIN kan taksasinya berkisar 35-40 jt, tapi perlu dipahami kalau taksasi itu hanya nilai konstruksinya saja belum termasuk bunga bank, pajak dan lain-lain. Jadi harga sebenarnya tidak ada masalah, sisa pedagang pilih yang harga berapa karena lokasi juga turut mempengaruhi harganya,” terangnya.

Ditanya soal kisaran harga yang ditetapkan, Ia menyebut kisaran harga Rp 160 juta – Rp 1 miliar, namun Imran mengatakan jika untuk pedagang lama tentu harga yang diberikan beda dengan harga bagi pedagang yang baru, serta disesuaikan dengan luasan dan lokasi lods tersebut. “Kan ada yang namanya proses, jadi bagaimana kami memasukkan pedagang kalau prosesnya belum selesai, seperti proses pembayaran. Makanya kami berharap agar para pedagang yang memang mau masuk supaya segera menyelesaikan proses tersebut. Jadi kita bukan memaksakan, tapi memastikan agar segera diselesaikan,” tukasnya.

Sebelumnya, Salah seorang pedagang, HM Yunus mengatakan, akibat harga yang terlalu mahal dengan ukuran lods yang tidak sesuai menyebabkan para pedagang enggan untuk membayar. Namun, akibat dari hal itu, kata Yunus, pihak PT MTIR acap kali mengeluarkan surat peringatan kepada para pedagang untuk segera hengkang apabila tidak ingin membayar. “Ini mi yang menjadi masalah, selalu ada ancaman. Sekarang ada beredar kalau tidak dibayar sampai tanggal 17 April berarti kita dinilai tidak berminat. Bagaimana mau dibayar na harganya terlalu tinggi,” ungkapnya.

“Itu peringatan yang tertulis tapi tidak ada tanda tangannya. Cuma ada tulisan tertanda manager PT MTIR dan itu sudah beberapa kali,” tambahnya.

Bahkan, Yunus mengakui, akibat surat peringatan yang dikeluarkan oleh pihak PT MTIR membuat sebagian pedagang menjadi takut akan diusir dari Makassar Mal tersebut. Sehingga, dengan terpaksa melakukan pembayaran untuk lods yang sangat tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang tersebut. “Dan tadi teman saya terpaksa pergi panjar karena tempatnya di pasangi surat peringatan itu. Dan itu membuatnya ketakutan dan terpaksa melakukan pembayaran,” keluhnya. (ale/D)


div>