KAMIS , 13 DESEMBER 2018

Pemprov Belum Mengetahui Laporan Kopel

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 27 April 2016 10:45
Pemprov Belum Mengetahui Laporan Kopel

Ilustrasi.

MAKASSAR,RakyatSyulsel.com – Reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) kembali berpolemik. Setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), giliran komite pemantau legislatif (Kopel) yang mempermasalahkannya.

Kopel melaporkan dugaan korupsi sebesar Rp15,5 triliun dalam proyek reklamasi yang dilakukan di Pantai Losari Makassar itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Tarkim) Sulsel, Andi Bakti Haruni, mengaku tak tahu menahu soal laporan Kopel.

“Oh ada laporannya yah? Kami belum melihat itu. Kami juga tak bisa berkomentar banyak, sisi apa yang menjadi objek yang dilaporkan. Apa dasarnya? Apa bukti-buktinya? Kita coba lihat perkembangannya,” singkatnya, Selasa (26/4).

Sebelumnya, Direktur Kopel Syamsuddin Alimsyah menduga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo melanggar hukum dengan memberi izin reklamasi kawasan Center Point of Indonesia (CPI) dan wisma negara.

Proyek tersebut disebutkan tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Sulsel tahun 2008-2013. “Tidak ada Rancangan Peraturan Daerah yang membahas soal zonasi wilayah pesisir itu,” ujar Syamsuddin di Gedung KPK, Jakarta, belum lama ini.

[NEXT-RASUL]

Syamsuddin menyatakan, kerugian negara dalam reklamasi tersebut disebabkan oleh tindakan Ciputra yang menjual tanah reklamasi.

“Ciputra menjual tanah kavling senilai Rp13 juta hingga Rp15 juta per meter persegi. Mereka juga tak punya izin AMDAL. Dari hasil penjualan kavling ini, diperkirakan negara berpotensi mengalami kerugian Rp15,5 triliun,” kata Syamsuddin. (ril/C)


div>