JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Pemprov Belum Restui Proyek Tanggul Untia

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Jumat , 20 April 2018 10:00
Pemprov Belum Restui Proyek Tanggul Untia

Kepala DPLH Sulsel, Andi Hasbi Nur. ist

* Pengurusan Izin Sudah Lima Bulan

 

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar hingga saat ini belum bisa merealisasikan pembangunan tanggul Untia yang sudah direncanakan sejak tahun lalu. Pemerintah kota terlebih dulu harus mengantongi izin lingkungan dari pemerintah provinsi sebelum melakukan pembangunan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Drainase, Fuad Azis mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) agar izin tersebut bisa cepat dikeluarkan. Anggaran untuk pembangunan ini mencapai Rp3,1 miliar yang diambil dari dana APBD 2018.

“Sisa koordinasi dengan pemerintah provinsi agar izinya cepat keluar. Pengurusan inikan sudah berjalan lima bulan, jadi seharusnya sudah bisa berjalan,” jelas Fuad, Kamis (19/4) kemarin.

Lanjt Fuad, perencanaan pembangunan tanggul tersebut bahkan sudah rampung sejak tahun lalu. Hanya saja tender untuk pengerjaan fisik terpaksa harus ditunda lantaran terkendala kewenangan, sebab wilayah pesisir laut masuk dalam kewenangan provinsi.

Pembangunan tersebut berkaitan dengan perencanaan kota baru oleh Kementerian PU-PR melalui Dirjen Cipta Karya. Berdasarkan hal itu, pemerintah kota mendapatkan tanggung jawab untuk membangun tanggul di kawasan tersebut.

“Perencanaannya juga sudah ada, sisa dikombain dengan fluktuasi harga. Kalau misalnya izin lingkungan itu sudah ada, maka kita secepatnya akan melakukan proses tender,” ungkap Fuad.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Sulsel, Andi Hasbi Nur menegaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa melakukan pengerjaan konstruksi jika belum mengantongi izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi.

“Sementara proses, karena tidak bisa (membangun), kalau dia (pemerintah kota) bangun sekarang akan jadi masalah karena belum ada izin lingkungannya,” ucap Hasbi.

Hanya saja, dia belum bisa memastikan kapan izin itu dikeluarkan. Pasalnya, penerbitan izin harus melalui banyak proses. Misalnya, jika dokumen itu sudah lengkap maka akan disidangkan maksimal tiga kali sidang. Selanjutnya, akan ada masukan yang kembali harus dikoreksi oleh pemerintah.

Sehingga, jika proses revisi itu bisa cepat diselesaikan maka penerbitan izin juga bisa segera dilakukan. “Kalau dokumennya lengkap, bisa langsung di jadwalkan untuk sidang. Di sidang itu ada masukan dan koreksi, ini yang harus direvisi kembali. Jadi, tergantung mereka kalau bisa diperbaiki cepat bisa di jadwalkan lagi pembahasan untuk perbaikan itu,” kata Hasbi. (*)


div>