SABTU , 26 MEI 2018

Pemprov Harus Habiskan Rp 1,8 T Dalam Tujuh Hari

Reporter:

Al Amin - Armansyah

Editor:

asharabdullah

Selasa , 19 Desember 2017 11:00
Pemprov Harus Habiskan Rp 1,8 T Dalam Tujuh Hari

Dok. RakyatSulsel

– Pelaksanaan APBN – P Belum Capai Target

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan Tahun 2017 belum berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tren dari tahun ke tahun, penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun anggaran.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktur Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Marni Misnur, menilai, kualitas pelaksanaan APBN perlu lebih dioptimalkan. Dari data yang dipaparkan, tercatat bahwa total serapan anggaran Sulsel hingga tanggal 18 Desember 2017 hanya mencapai Rp 14,90 triliun serapan anggaran, atau sebesar 80,31 persen. Artinya, selama kurun waktu tujuh hari kedepan akan terjadi penyerapan anggaran sebesar Rp 1,80 triliun.

“Data kami menunjukkan bahwa penyerapan anggaran baru 80,31 persen atau Rp 14,90 triliun dari pagu total sebesar Rp 18,55 triliun. Apabila dibandingkan dengan target penyerapan pada triwulan IV yaitu sebesar 90 persen, maka selama kurun waktu tujuh hari kedepan akan terjadi penyerapan anggaran sebesar Rp 1,80 triliun,” kata Marni, di sela-sela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sulsel, di Kantor Gubernur, Senin (18/12) kemarin.

Hal itu dinilai sangat mepet lantaran pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) paling lambat diserahkan tanggal 21 Desember 2017, dan penerbitan SP2D L5 tanggal 28 Desember 2017. Sedangkan untuk belanja melalui Uang Persediaan (UP) paling lambat tanggal 29 Desember 2017.

“Dapat kami tambahkan bahwa penyerapan dana APBN untuk lingkup Sulsel sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 20,36 triliun (90,86 persen) dan 2016 sebesar Rp 17,55 triliun (90,58 persen),” jelas Marni.

Sementara, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, serapan anggaran lamban lantaran masih ada postur anggaran yang belum terealisasi pembayarannya. “Tentu melihat secara keseluruhan APBN kalau di Provinsi Sulsel 90 persen, tetapi ada sektor lain seperti Sukoi yang masuk dalam postur-postur APBN yang ada, nah ini yang harus dipercepat,” ungkapnya.

Sisa realisasi anggaran, kata Syahrul, masih banyak yang belum dibayarkan. Untuk itu, pihaknya berharap semua bisa dicapai secara normatif karena ini juga masih dalam proses. “Misalnya ada yang terganggu di masalah DAM, ini kan balai tapi postur anggarannya ada sama kita. Mau tak mau akan terganggu karena masih ada sekian ratus miliar yang belum terbayarkan kepada orang-orang yang di sana mestinya ini dipercepat,” pungkasnya.

Sementara, strategi jitu yang harus dilakukan tahun depan harus memperhatikan beberapa poin.
“Diantaranya makin transparan, makin akuntabilitas publik, harus ada tim work yang kuat. Ada motivasi untuk memperbaiki, jangan mau seperti yang kemarin. Laporan dipercepat, dan data-data harus akurat. Jangan dibuat-buat atau direkayasa,” imbaunya.

Di lain pihak, percepatan serapan anggaran juga dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dengan menggelar Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Lingkup Pemkot untuk 52 SKPD. Hasilnya, realisasi serapan anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar tahun 2017 diakui lebih kondusif dibanding tahun lalu, kendati masih terdapat 20 SKPD yang masuk dalam kategori rendah.

Beberapa SKPD beralasan, rendahnya serapan anggaran yang terdata di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dikarenakan belum dilakukan pencairan dana oleh Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset. Kepala BPKA Kota Makassar, Erwin Syafruddin Haiyya, mengakui, pencairan anggaran memang selalu bertumpuk pada akhir tahun tepatnya di bulan Desember.

“Khusus Dinas PU, belanja modal yang sekira Rp 700 miliar sebagian besar kita bayarkan memang di akhir bulan ini. Sehingga, saya optimistis realisasi kisaran belanja daerah kita bisa mencapai 88 sampai 89 persen,” ujar Erwin Haija, Senin (18/12).

Ia menjelaskan, saat ini pihaknya telah menerima sedikitnya 1.700 dokumen atau berkas. “Artinya, dalam 10 hari sekitar 170 berkas. Biasanya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akhir tahun itu di tanggal 25 itu bisa ada masuk sampai 2.000 dokumen, dan tahun ini jauh-jauh lebih terkendali prosesnya,” bebernya.

Lanjut Erwin, dari kebijakan Wali Kota Makassar dengan membuatkan pembatasan setiap dokumen yang akan di masukkan ke BPKA itu membuat kecepatan pihak BPKA menyampaikan dokumen menjadi lebih baik.

“Kami beri batas waktu hingga tanggal 20 Desember pukul 12.00 Wita untuk pengumpulan berkas, agar selanjutnya dapat kami cairkan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Makassar, Ismail Hajiali, menilai, kegiatan Monitoring dan Evaluasi terlalu cepat dilaksanakan. Pasalnya, hasil dari semua kegiatan atau pencairan modal belanja hingga akhir Desember.

“Memang kita masih rendah, namun bukan berarti kegiatan tidak ada jalan, malah kita ini sisa menunggu pencairan. Nah kalau sudah pencairan, malah serapan anggarannya dan saya optimistis bisa sampai 99 persen,” kata Ismail.

Ia menambahkan, memang proses pencairan agak terlambat, mengingat pihak BPKA harus memperhatikan secara seksama dokumen dari seluruh SKPD lingkup Kota Makassar. “Wajarji lama karena semua mekanisme pencairan membutuhkan waktu, sekali lagi kalau sudah cair semua, kita bisa sampai 99 persen,” pungkasnya. (*)


div>