KAMIS , 20 SEPTEMBER 2018

Pemprov Harus Terapkan Industri Berbasis Pertanian

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Minggu , 16 September 2012 11:49

RAKYAT SULSEL . MAKASSAR – Kandidat Wakil Gubernur Sulsel Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar diundang secara khusus untuk mendengarkan berbagai keluhan dan permasalahan yang dialami masyarakat dari berbagai tempat di Sulsel. Lemahnya keberpihakan Pemerintah Provinsi Sulsel terhadap masyarakat menjadi sorotan utama pada kegiatan aktivis dan alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) mendengar yang diselenggarakan Hijau Hitam Connection di Graha Pena, Sabtu (15/9).

Mencuat dalam kegiatan tersebut jika kurangnya perhatian pemerintah provinsi mengakibatkan petani di Luwu menderita dan mengalami banyak masalah. Tanah Luwu yang begitu subur berbanding terbalik dengan ekonomi yang diperoleh masyarakat dari hasil produksi pertanian yang dihasilkan. Hama pertanian yang menyerang tanaman pertanian, harga bibit dan racun hama yang melangit dan nilai produksi yang rendah mengakibatkan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Sumardin, seorang petani dari kabupaten Soppeng juga merasa dirugikan dengan tidak adanya kepekaan pemerintah provinsi terhadap kondisi yang dialami masyarakat. Dikatakannya, petani yang memanfaatkan sistem pompanisasi (pengairan dengan menggunakan jasa penyedia pompa air) membuat petani merasa diperas. Petani harus menyisihkan hasil produksi saat panen tiba sebesar 20% bagi pengusaha untuk mengganti biaya jasa pengairan, belum lagi harga pupuk yang hanya dapat diperoleh dari tangan pengusaha lokal dengan harga yang cukup tinggi.

Perhatian pemerintah yang kurang maksimal juga dirasakan warga Sinjai, Bulukumba, Pangkep, Pinrang, Pare,dan Maros. Tenri Intani warga Sinjai mengeluhkan masalah infrastruktur pendukung terutama akses petani di Bonto Saramak, Sinjai Barat yang kurang diperhatikan. Padahal menurutnya daerah ini merupakan penyanggah ekonomi terbesar dengan produksi kopi, kakao, dan cengkeh berasal dari tempat ini. Persoalan lain seperti kasus sengketa lahan distribusi produksi dan ulah nakal para cukong dan tengkulak-tengkulak yang cukup meresahkan tanpa ada perhatian pemerintah baik provinsi maupun daerah.

Dalam kegiatan ini, tampak hadir Mubyl Handaling, Ketua Umum Asosiasi Petani dan Pengelola Rumput Laut Indonesia (Asperli), Arman Arfah, Kordinator Hihi Connection, Abbas Hadi, Sarkawi Rauf dan puluhan perwakilan petani, buruh, nelayan serta masyarakat berbagai pekerjaan dari 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Aziz tanpak mendengar berbagai keluhan masyarakat dengan serius. Anggota DPD RI dua periode ini menilai hal ini merupakan kondisi real yang terjadi di masyarakat dan perlu segera dicarikan solusi untuk mengatasinya agar tidak membebani masyarakat secara berkepanjangan.

“Saya memaklumi kondisi seperti ini, apalagi kalau memang pemerintah tidak pro dengan ekonomi kerakyatan. Jika pemerintah lebih mengutamakan proyek ketimbang mensejahterahkan masyarakat, tentu rakyat miskin di Sulsel ini akan terus meningkat dengan pesat dari masa ke masa”, ucapnya.

Aziz menambahkan, persoalan penyakit kaki gajah yang terjadi di Pangkep, masalah air bersih di Maros tentu tidak akan terjadi jika pemerintah mau serius menanganinya. Ada dana kesehatan pemrov yang disiapkan untuk menanagani persoalan seperti ini, tapi kemungkinan pemprov kurang mendorong pemerintah daerah, sementara pemerintah daerah juga tidak memiliki inisiatif untuk mengajukan ke pemprov sehingga kejadian yang sama terus terjadi.

Lemahnya keberpihakan pemerintah juga diakui akademisi Unhas, Aminuddin Syam. Aminuddin menyampaikan apresiasi kepada Aziz yang sudah sampai di Pulau Lakiung yang Bupati Pangkep saja diragukannya pernah ketempat ini. Sementara akademisi lain, Sarkawi Rauf mengungkapkan bahwa hal yang semestinya dilakukan pemerintah ke depan yakni membenahi infrastruktur penunjang yang ada di pedesaan sebab hal ini merupakan penyanggah ekonomi provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut menurut Sarkawi dibutuhkan dorongan pemerintah provinsi untuk menerapkan industri berbasis pertanian.

Menurutnya, sumber daya yang dimiliki masyarakat pedesaan rata-rata tingkat pendidikannya rendah. “Jika di daerah diterapkan industri high technology maka akan mubasir, karena justru akan menguntungkan orang luar, sehingga ekonomi kerakyatan di derah itu akan semakin menurun”, ucapnya.

Diakhir kegiatan, Aziz menyampaikan apresiasi mendalam terhadap Hijau Hitam Connection yang telah memfasilitasi dirinya bertemu dan mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. Aziz berharap kegiatan seperti ini berkelanjutan karena menurutnya forum seperti inilah yang akan menjadi ruang masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dialaminya.

Abbas Hadi yang juga mantan Kabag Humas Gowa ini meberi respon positif atas saran yang disampaikan Aziz. Abbas mengaku telah berencana menggelar kegiatan ini secara berkelanjutan bahkan rencananya akan digelar diberbagai kota kabupaten di Sulsel secara bergantian.(RS9/RS1/C)

 


Tag
div>