JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Pemprov Kekurangan Tenaga Analisis Kebijakan

Reporter:

Editor:

asharabdullah

Rabu , 04 April 2018 10:45
Pemprov Kekurangan Tenaga Analisis Kebijakan

Ilustrasi Honorer.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Salah satu tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Daerah adalah menganalisa semua kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Mulai dari naskah akademik, rancangan regulasi, modul program kebijakan dan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel, M Iqbal Suhaeb, dibutuhkan tenaga analisis kebijakan.
Tenaga analisis kebijakan kedudukannya hampir sama dengan komisioner auditor di inspektorat dan fungsional perencana di Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). “Di Pemprov Sulsel, saat ini belum ada tenaga fungsional analisis kebijakan,” kata Iqbal, Selasa (3/4).

Seharusnya, lanjut mantan Kasatpol PP itu, di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), minimal ada satu tenaga fungsional analisis kebijakan. Begitu juga di lingkup Balitbangda. Untuk itu, pihaknya menginisiasi keberadaan tenaga khusus tersebut.

Balitbangda menjajaki kerjasama dengab pusat pembinaan analisis kebijakan dibawah naungan Lembaga Administrasi Negara (LAN). “Rabu sore (hari ini) sudah janjian Kepala Pusat Analisis Kebijakan untuk membicarakan rencana ini lebih lanjut,” jelasnya.

Nantinya, kata Iqbal, akan dibuat Training of Trainer (ToT) yang akan melatih tenaga calon analisis kebijakan. Dia berharap, Makassar menjadi salah satu daerah tempat berlangsungnya ToT tersebut.

Selain itu, ke depan juga diharapkan bukan hanya ASN saja yang dilatih menjadi tenaga analisis kebijakan namun juga dari kalangan lain. (*)


div>