JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Pemprov Minta CPI Tidak Dipolitisasi

Reporter:

Al Amin

Editor:

Lukman

Selasa , 20 Maret 2018 21:40
Pemprov Minta CPI Tidak Dipolitisasi

Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Lutfie Natsir

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Janji kampanye yang diumbar oleh para calon kepala daerah mulai merembes ke beberapa proyek yang telah ada. Utamanya bagi lawan petahana yang kerap mengangkat isu tentang program pemerintah yang telah berjalan.

Salah satu proyek yang berjalan mulai disentuh oleh politik pilkada yakni reklamasi Center Point of Indonesia (CPI).

Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta agar proyek Center Poin of Indonesia (CPI) tidak menjadi bahan kampanye di Pemilihan Wali Kota Makassar.

Kepala Inspektorat Pemprov Sulsel, Lutfie Natsir mengatakan reklamasi CPI sepenuhnya menjadi kewenangan Pemprov. Tidak ada kaitannya dengan Pemerintah kota termasuk menghentikan reklamasi yang sudah hampir rampung.

“Tidak bisa dihentikan oleh Pemerintah kota. Ada aturannya dalam UU no 23 tahun 2014,” kata Lutfie, Selasa (20/3).

Dari UU No 23 itu, menurt Lutfi berisi tentang kewenangan garis pantai sepanjang 0 sampai 12 Mil adalah kewenangan Provinsi.

“Jadi saya heran kalau disebut Pemkot nanti bisa hentikan. Kan kita menganut azas hukum administrasi negara yaitu contraktus aktus artinya badan pemerintah yang berwenang menerbitkan keputusan administrasi negara maka berwenang pula untuk membatalkan,” ujar Lutfie.

“Artinya kalau badan atau pejabat yang tidak berwenang tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan keputusan administrasi negara. Seperti itu,” tegasnya.

Untuk itu, Lutfi meminta agar CPI tidak dijadikan salah satu janji kampanye pasangan calon tertentu. Karena reklamasi sudah jelas mendapat persetujuan dan hingga kini tidak ada aturan yang dilanggarnya. (*)


div>