SENIN , 10 DESEMBER 2018

Pemprov Mulai Bahas Draf Pergub Pelaksanaan Jasa Konsultasi

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 07 Agustus 2018 23:00
Pemprov Mulai Bahas Draf Pergub Pelaksanaan Jasa Konsultasi

RAPAT KOORDINASI. Asisten II Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setda Provinsi Sulsel Muh Firda saat memimpin rapat koordinasi membahas draf Pergub Sulsel tentang Pelaksanaan Jasa Konsultasi yang diusulkan DPP Inkindo Sulsel di Ruang Rapat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Selasa (7/8). Hadir Ketua DPP Inkindo Sulsel Satriya Madjid bersama tim perumus. doelbeckz/rakyatsulsel

Firda: Aturan Ini Sangat Bagus

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, agar draf Peraturan Gubernur (Pergub) Sulsel tentang Pelaksanaan Jasa Konsultasi yang diusulkan Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (DPP Inkindo) Sulsel segera dibahas langsung direspon stakeholder atau instansi terkait.

Mereka bahkan langsung mulai membahas rancangan pergub ini. Rapat koordinasi dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Selasa (7/8).

Hadir perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, yaitu Asisten II Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Setda Provinsi Sulsel Muh Firda yang memimpin rapat ini, perwakilan Biro Hukum, Biro Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi terkait lainnya. Sementara, dari perancang atau pengusul pergub hadir Ketua DPP Inkindo Sulsel Satriya Madjid dan tim perumus yang didampingi Wakil Ketua Umum Wilayah III Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo Faizal Suyuthi.

Firda mengakui, aturan ini sangat bagus dan berdampak pada pemberdayaan konsultan lokal. Asalkan tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Kenapa tidak, apalagi saya dengan pergub seperti ini sudah ada provinsi yang jalankan. Di Jawa Barat bahkan sudah jalan hingga kabupaten/kota,” ujarnya.

Firda bahkan meminta kepada stakeholder terkait untuk segera mempelajari draf yang diserahkan Inkindo Sulsel ini.

“Saya minta kepada Biro Hukum dan instansi terkait lainnya untuk mempelajari serta membahas materi draf yang ada. Harus segera diselesaikan,” jelasnya.

“Kajian draf pergub ini harus segera diselesaikan, karena ini juga arahan dari Pak Penjabat (Pj) Sulsel Soni Sumarsono,” tambahnya.

Ketua DPP Inkindo Sulsel, Satriya Madjid, mengakui, dengan adanya pergub ini, maka konsultan yang ada di Sulsel pastinya akan berdaya.

Sementara, mengenai isinya sesuai masih menggunakan kalimat standar. “Kalau memang ada kalimat-kalimat yang mau disempurnakan sesuai standar aturan hukum perundang-undangan, maka kita terima dengan terbuka,” ujarnya.

Satriya mengatakan, pihaknya memperjuangkan Pergub Jasa Konsultasi ini, dengan tujuan bagaimana agar konsultan daerah berdaya dan mampu sejahtera di daerahnya sendiri. Hal ini diatur Undang-Undang (UU) Nomor 2 Jasa konstruksi 2017, khususnya pasal 24 yang berbunyi kegiatan menggunakan dana APBD yang anggarannya kecil dan menengah berteknologi sederhana hingga madya pemprov bisa membuat aturan khusus.

“Dari dasar itulah, sehingga kami pengurus Inkindo menampung aspirasi teman-teman untuk memperjuangkan lahirnya aturan ini. Itu dimulai ketika tiga bulan lalu, kami sudah konsultasi dengan Biro Hukum dan Biro Pembangunan Pemprov Sulsel. Alhamdulillah, saat ini Gubernur Sulsel memberikan respon yang luar biasa,” terangnya.

Satriya mengakui, di dalam draf pergub ini, memiliki dua muatan utama yang sangat berguna bagi pemberdayaan konsultan lokal, yaitu segmentasi pasar dan standar remunerasi minimum.

“Segmentasi pasar pemberdayaan pengusaha lokal yang merujuk pada UU Nomor 2 Jasa konstruksi 2017. Pengusaha besar dari luar yang masuk ke Sulsel mengerjakan anggaran besar yang diusulkan dalam pergub itu, maka harus menggandeng tenaga konsultan lokal. Jadi tidak alasan harus ada pemberdayaan konsultan lokal pada setiap pekerjaan,” jelasnya.

“Standar remunerasi minimum mengatur tentang billing rate yang diterapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Jadi ada standar tarif tenaga konsultan. Misalnya, tenaga ahli madya dengan pengalaman lima tahun tarifnya Rp30 juta, maka itu menjadi standar dan tidak boleh lagi menerima tarif di bawah Rp30 juta itu,” tambahnya.

Adapun, Wakil Ketua Umum Wilayah III Dewan Pengurus Nasional (DPN) Inkindo, Faizal Suyuthi, mengakui, perjuangan pergub ini, mengakomodir kepentingan seluruh tenaga konsultan, tidak hanya yang ada di Sulsel, tetapi secara nasional.

“Ini masukan dari konsultan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Sulsel, kami juga menerima masukan dari konsultan nasional di daerah lain, dan juga sudah konsultasi dengan DPN Inkindo,” terangnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono, memberikan respon positif terhadap rancangan Pergub Pelaksanaan Jasa Konsultasi ini, seperti terlihat saat melakukan pertemuan dengan pengurus DPP Inkindo Sulsel, akhir pekan lalu.

Hadir pada pertemuan ini, Sumarsono didamping Kepala Biro Humas dan Protokol Muh Hatta dan lainnya. Sementara, Ketua Inkindo Sulsel Satriya Madjid didampingi Wakil Ketua Umum DPN Leo Hehanusa dan tim penyusun Pergub Pelaksanaan Jasa Konsultasi.

Sumarsono bahkan secara khusus meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait, diantaranya Biro Hukum, Biro Pembangunan, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan lainnya bersama-sama Inkindo Sulsel segera membahas isi draf pergub ini, seperti melakukan Forum Group Discussion (FGD).

“Kita sadari ini bukan pekerjaan mudah, harus melibatkan semua stakeholder atau instansi teknis hingga Kementerian Dalam Negeri, tetapi kita yakin dengan perjuangan ini bisa diwujudkan jika dikerjakan secara maksimal. Apalagi, nantinya pergub ini sangat membantu dan mendukung pemberdayaan pengusaha lokal,” jelas Sumarsono yang juga Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri yang sangat mengetahui alur kebijakan pemerintahan. (****)


div>