RABU , 20 JUNI 2018

Pemprov Tak Mampu Bayar THR dan TPP Sekaligus

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Senin , 04 Juni 2018 09:45
Pemprov Tak Mampu Bayar THR dan TPP Sekaligus

Andi Arwin Azis

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Harapan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk menerima Tunjangan Kinerja (TPP) bersamaan dengan gaji 14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) pupus sudah. Bagaimana tidak, kenaikan besaran THR bagi PNS dan pensiunan PNS sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Apalagi adanya tambahan tunjangan.

Kepala BPKD Sulsel, Andi Arwin Azis, mengaku, berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sudah terhadap pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS 2018, membuat THR ini naik drastis menjadi Rp 115 miliar.

Sebelumnya, Pemprov Sulsel sendiri sudah menyiapkan alokasi anggaran senilai Rp 94,7 miliar untuk pembayaran gaji ke 14 PNS. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 74 miliar. Hal ini dinilai sangat jauh dari keadaan keuangan daerah.

“Naik drastis. Pencairannya tidak bisa bersamaan karena disesuaikan dengan anggaran,” kata Arwin, Minggu (3/6).

Arwin menambahkan, pembayaran THR yang disatukan dengan pembayaran gaji pokok dan TPP, tidak bisa dibayarkan sekaligus. Kemampuan anggaran daerah sangat terbatas.

“Kemampuan keuangan kita terbatas. Makanya tidak bisa barengan,” ujarnya.

Ia menyebut, untuk pembayaran THR atau gaji ke-14 bagi PNS mesti dibayarkan pekan ini. Paling lambat hingga 5 Juni mendatang. Juknis pencairannya juga sudah ada.

“Pekan ini harus dirampungkan pencairannya, paling lambat besok, 5 Juni,” tambahnya.

Pembayaran gaji ke-14 bagi PNS Pemprov Sulsel untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Tergantung seberapa cepat OPD mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji ke-14 pegawainya.

“Kita tinggal tunggu OPD-nya. Siapa cepat, dia yang dapat. Paling lambat 5 Juni pengajuan SPM-nya. Sudah jelas dicantumkan itu dalam petunjuk teknisnya,” paparnya.

Pedoman petunjuk teknis pembayaran gaji 14, tetap merujuk pada besaran gaji pokok. Hanya saja, akan ditambahkan dengan tunjangan, yang besarannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Seperti tunjangan jabatan, dikecualikan tunjangan beras. (*)


div>