KAMIS , 16 AGUSTUS 2018

Pemprov Tambah Kuota Penerimaan CPNS

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Sabtu , 23 Desember 2017 09:00
Pemprov Tambah Kuota Penerimaan CPNS

Kepala BKD Sulsel, Ashari F Radjamilo. foto: ashar abdullah/rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, bakal menambah kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lingkup Pemprov Sulsel. Saat ini masih menunggu usulan kebutuhan pegawai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana penambahan kuota ini dilakukan lantaran data usulan yang diajukan pada Agustus lalu dinilai belum terekap secara keseluruhan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di masing-masing OPD.

Kepala BKD Sulsel, Ashari Fakhsirie Radjamilo menjelaskan, sebenarnya data per Agustus 2017, sebanyak 2.400 kuota kebutuhan CPNS Pemprov Sulsel. “Tapi itu waktu Agustus. Kalau dikalkulasi sekarang, pasti membengkak lagi karena banyak pegawai yang pensiun. Diperkiraan sekitar 700 hingga 800 orang yang ditambah,” kata Ashari, Jum’at (22/12) kemarin.

Ia melanjutkan, empat formasi CPNS yakni kesehatan, guru, ekonomi dan hukum paling banyak jumlah kuota kebutuhan pegawainya. “Belum bisa dipastikan berapa totalnya, tergantung berapa kebutuhan OPD terkait,” ujarnya.

Usai menerima jumlah kebutuhan pegawai, pihaknya akan melakukan analisis jabatan untuk menentukan jumlah yang akan dimasukkan dalam daftar usulan ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Hal itu, sesuai permintaan Menpan RB sebelumnya agar seluruh pemerintah daerah dan provinsi memasukkan daftar kebutuhan PNS di wilayah masing-masing.

“Paling lambat pekan kedua Januari, kebutuhan pegawai dari seluruh OPD sudah masuk ke BKD. Sehingga kita bisa ajukan ke Kemenpan RB pekan keempat Januari,” terangnya.

Dia mengatakan, saat ini, kebutuhan pegawai yang cukup mendesak untuk dipenuhi adalah tenaga sarjana ekonomi, sarjana hukum, tenaga kesehatan, dan guru.

Selain mengusulkan daftar kebutuhan pegawai melalui Kemenpan RB, pihaknya juga memproses usulan mutasi pegawai yang ingin masuk ke Pemprov Sulsel. “Kita sudah melakukan tes terhadap 300 ASN yang mengajukan mutasi ke Pemprov Sulsel. Hasilnya akan selesai dalam waktu dekat,” jelasnya.

Sejak 2015, pusat melalukan moratorium penerimaan CPNS. Kebijakan itu memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap kerja-kerja pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rahmat Latif mengatakan, pihaknya masih memerlukan pengkajian lanjutan, menurutnya mengangkat CPNS bukan perkara mudah.

“Itu bukan perkara mudah, sehingga dimungkinkan dokter-dokter spesialis dari non PNS sepanjang memiliki Standar Tanda Registrasi (STR). Termasuk tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan bidan untuk dipekerjakan di pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Abdul Latif mengatakan, kebijakan itu cukup memberi pengaruh bagi Pemprov Sulsel. Alasannya, setiap tahun selalu ada PNS yang memasuki masa pensiun. Otomatis ada yang kosong karena ditinggalkan.

Untuk menyiasati persoalan itu, kata Abdul Latif, pemprov gunakan sistem tutup lobang dengan memanfaatkan pegawai mutasi. Jadi, ketika ada yang mengusulkan mutasi ke pemprov, diprioritaskan formasi yang kekurangan pegawai.

“Jadi kita maksimalkan mutasi. Contohnya, kita butuh sarjana teknik dan akuntasi. Ada yang mengusulkan mutasi, segera kita proses,” kata Abdul Latif.

Sekprov berharap penerimaan CPNS tetap berproses untuk mengisi kekurangan sesuai jumlah ASN yang pensiun. Harapan tersebut mendapat angin segar dari Kemenpan RB yang memberi sinyal akan ada penerimaan CPNS dari formasi umum tahun depan. (*)


div>