SENIN , 24 SEPTEMBER 2018

Pemprov Tinggal Benahi Pengelolaan Aset

Reporter:

Al Amin

Editor:

asharabdullah

Rabu , 14 Maret 2018 10:30
Pemprov Tinggal Benahi Pengelolaan Aset

PENYERAHAN WTP. Anggota BPK RI Harry Azhar Azis. menyerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo dari BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Sulsel, di ruang Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (29/5). ASEP/RAKYATSULSEL

* Syarat Raih Status WTP Ke-delapan

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wilayah Sulsel, Widyatmantoro menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di ruang kerjanya, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (13/3).

Selain melaporkan hasil pemeriksaan awal untuk pengelolaan keuangan di Pemprov, Widyatmantoro juga menemui Syahrul untuk dapat menghadiri serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK baru 20 Maret mendatang.

Pada pertemuan itu, pihak BPK merekomendasikan Pemprov Sulsel memperbaiki pengelolaan aset daerah untuk menuju status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan.

“Saya kira persoalan semua daerah hingga saat ini adalah pengelolaan aset. Rekomendasinya kan harus dipenuhi termasuk pengelolaan aset agar dapat lebih baik,” kata Widyatmantoro.

Sementara, Kepala Sub Auditor BPK Sulsel, Andi Sonni mengaku penertiban aset memang masih menjadi pekerjaan rumah pemprov.

“Masalah dari dulu memang aset. Dimana-mana itu masih saja aset. Catatan penting untuk pemprov itu yang penting apa yang dikeluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu saja, BPK itu tidak lari dari situ,” tegasnya.

Untuk itu, BPK menghimbau agar Pemprov tetap melakukan perbaikan aset dan tidak hanya fokus terhadap raihan WTP.

“Mengurus WTP itu perlu rekomendasi, cuma tergantung porsinya, dan harus ditindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti maka akan berpengaruh terhadap pemeriksaan BPK selanjutnya,” imbaunya.

Dalam pertemuan itu, Syahrul memaparkan kondisi Sulsel yang sudah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 kali. Dia juga menjelaskan terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang sudah ditindaklanjuti selama ini.

“Hanya Sulsel yang WTP 7 kali, pak. In sya Allah jika orang menjabat di Sulsel akan lebih baik kinerjanya kedepan. Makanya WTP-kan kita dong,” kata Syahrul.

Ia berharap masih bisa mendapatkan WTP yang ke-8 diakhir masa jabatannya. Apalagi tidak ada rekomendasi khusus dari BPK selama ini. Termasuk sistem pengelolaan keuangan Pemprov selama ini yang dinilai sudah transparan. Yang bersoal hanya aset pemprov yang terus bertambah setiap tahunnya seperti jalan dan sekolah. (*)


div>