SENIN , 10 DESEMBER 2018

Pemprov Warning Perusahaan Tidak Berikan THR

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Jumat , 09 Juni 2017 14:56
Pemprov Warning Perusahaan Tidak Berikan THR

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sulsel, Abdul Latief. foto: dok rakyatsulsel.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel berjanji akan melakukan pengawasan serta memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang tidak membayar tunjangan keagamaan atau Tunjangan Hari Raya (THR) pada karyawannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Abdul Latief, mengatakan, untuk memaksimalkan pengawasan, maka pihaknya berencana membuka posko pengaduan untuk karyawan/buruh dalam membantu menfasilitasi apa yang menjadi hak mereka dari tempatnya bekerja.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) nomor 6/2016 perusahaan wajib hukumnya memberikan tunjangan hari keagamaan atau THR pada karyawan sekali dalam setahun,” jelasnya, Jumat (9/6).

Latief mengatakan, posko pengaduan ini yang akan dikelola Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Sulsel serta beberapa organisasi perangkat daerah lainnya yang akan bertugas menindaklanjuti dengan memanggil atau mendatangi langsung perusahaan yang bersangkutan dalam meminta klarifikasi.

“Paling lambat pekan depan kita aktifkan, sebab batas akhir perusahaan memberikan tunjangan keagamaan atau THR kepada karyawa sepekan sebelum Lebaran Idulfitri (H-7),” ucapnya.

Ia berharap perusahaan dapat menyelesaikan pemberian THR sebelum batas akhir yang ditetapkan. Sebab dalam aturan tersebut perusahaan akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen. “Sanksi ini juga tidak menggugurkan pokok THR,” ujarnya.

Latief menambahkan, posko yang akan di buka itu tidak hanya untuk pengaduanTHR semata, tetapi perusahaan yang belum memberikah upah layak pada karyawan akan tetap ditindaklanjuti. UMP Sulsel sebesar Rp2.505.000.

[NEXT-RASUL]

Sementara, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang turut mendesak agar perusahaan yang dinyatakan mampu secara finansial atau managemen keuangan yang tergolong sehat agar secepatnya menyelesaikan tunjangan hari raya.

Namun sebaliknya, bagi perusahaan yang dalam kondisi tidak sehat juga harus dimaklumi. Adapun sebagai dasarnya dengan melampirkan laporan keuangan internal dan hasil auditor ekseternel sebagai bukti, namun sebagai catatan, jika dikemudian hari kembali membaik, maka tunjangan keagamaan yang tertunda harus dibayarkan.

“Berbagi THR ini juga bagian dari ibadah, jadi walaupun misalnya tidak diwajibkan secara aturan, perusahaan harus berbagi, sama juga dengan zakat oleh manusia,” tuturnya. (***)


div>