JUMAT , 14 DESEMBER 2018

Pemprov Yakin Reklamasi CPI Sesuai Prosedur

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Sabtu , 23 April 2016 11:03
Pemprov Yakin Reklamasi CPI Sesuai Prosedur

Ilustrasi.

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Reklamasi kawasan Center Point of Indonesia (CPI) yang dikerjakan PT Ciputra Yasmin dan PT Boskalis Internasional Indonesia di Jalan Metro Tanjung Bunga sudah sesuai dengan prosedur. Pasalnya kawasan tersebut merupakan kawasan strategis provinsi.

Dalam sidang lanjutan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan terhadap pemerintah Provinsi Sulsel tentang kasus reklamasi, Jumat (22/4), Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi Sulsel Andi Bakti Haruni menjelaskan, jika Pemprov sudah mengeluarkan izin lokasi dan izin reklamasi yang dimohongkan oleh pihak PT Ciputra Yasmin dengan dasar undang undang 26 berdasaran Peraturan Presiden No 122 tentang reklamasi dan peraturan lainnya.

Selain itu, dengan adanya undang-undang tata ruang pasal 10 dikatakan bahwa kawasan strategis provinsi merupakan kewenangan gubernur. “Petunjuk langsungnya dari undang-undang tata ruang dengan Peraturan pemerintah dengan nomor 15. Disitu dikatakan seluruh perizinan adalah kewenangan pemerintah. Ketika kawasan itu merupakan kawasan nasional, maka perizinannya di pusat. Jika masuk wilayah provinsi, maka perizinannya juga di provinsi, begitupula dengan kota,” jelas Andi Bakti dihadapan Ketua Majelis Hakim, Tedy Romyadi.

Sidang terbuka tersebut mengagendakan peninjauan Majelis hakim terkait kawasan dan batas-batas wilayah reklamasi pembangunan CPI yang dihadiri perwakilan penggugat yakni Walhi, tergugat pemerintah provinsi, PT. Yasmin dan para saksi-saksi yang pernah bermukin di wilayah tersebut.

Sementara Koordinator proyek CPI, Suprapto Budi Santoso, mengatakan jika pembangunan Reklamasi CPI terbuka untuk umum dengan adanya jembatan yang dibangun¬† para nelayan yang ingin melakukan akses ke Pelelangan Ikan Rajawali. “Jembatan sengaja dibangun agar para nelayan bisa ke pelelangan. Soal yang di sebelah jembatan itu bukan tanggungjawab kami, ada pengembang yang lain,” katanya.

Disinggung soal puluhan kepala keluarga yang digusur pada tahun 2013 lalu, ia menjelaskan jika itu merupakan prosedur. Pasalnya tanah yang ditempati bermukim bukan hak mereka.

“Awal tanah ini merupakan tanah kosong, mereka hanya datang menjaga tanah orang, dan kami sudah berikan peringatan sebanyak tiga kali agar pindah. Namun mereka tidak menghiraukannya,” terang Suprapto.

Setelah mendengarkan keterangan dari tergugat dan saksi-saksi, Majelis Hakim Tedy Romyadi mengatakan dirinya telah melihat keseluruhan reklamasi CPI dan batas batasnya. Olehnya ia telah memiliki gambaran pada persidangan selanjutnya.

“Kita sudah lihat batas-batas reklamasi. Kedepanya, masing-masing pihak sudah memiliki gambaran bukti apa yang harus diserahkan dan saksi apa yang harus ditampilkan jangan sampai ada saksi yang dihadirkan tidak memiliki korelasi sehingga saksi itu bisa kami tolak,” tutup Tedy Romyadi. (fah/D)


Tag
div>