SABTU , 22 SEPTEMBER 2018

Pemungutan Suara Ulang

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 22 Maret 2017 11:12
Pemungutan Suara Ulang

int

Istilah Pemungutan Suara Ulang (PSU) sangat ramai dibicarakan di daerah yang baru saja menyelenggarakan Pilkada secara serentak gelombang II untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Apalagi bagi daerah yang calon Kepala Daerahnya ada yang mengajukan keberatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Memang secara kalkulasi sederhana, PSU adalah cara paling ampuh untuk bisa merubah komposisi perolehan suara, dengan kata lain calon yang awalnya kalah   malah bisa jadi pemenang atau memperoleh suara yang tertinggi akibat pelaksanaan PSU.

Apa PSU itu, dan syaratnya apa saja untuk bisa melakukan PSU Pemungutan Suara Ulang adalah suatu pengulangan proses pemberian suara ayau biasa disebut mencoblos di TPS. Dan syarat untuk dapat dilakukannya PSU adalah jika Panwas berdasrkan kajiannya menemukan petugas di TPS merusak lebih dari satu surat suara, pembukaan kotak tidak sesuai dengan aturan, ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan ada Pemilih yang tidak punya hak untuk memilih tapi mencoblos.

Sehingga beralasan kemudian jika selisih suara antara pemenang pertama dan kedua hanya terpaut kecil semisal 35 suara, apabila ada perintah bagi KPU untuk dilakukan PSU sedangkan jumlah Pemilih dalam 1 (satu) TPS maksimal 800 orang. Bisa dibayangkan jika ada PSU untuk sepuluh TPS. Maka potensi untuk perubahan suara terbuka lebar.

Tapi terkadang untuk mendapatkan rekomendasi dari Panwas Pilkada tidaklah mudah, tentu saja terlebih dahulu Panwas melakukan kajian guna menentukan apakah perlu PSU atau tidak perlu. Inilah yang menjadi kendala bagi Pemohon untuk mencari keadilan di MK sebab mereka terkadang tidak dilengkapi dengan dokumen tertulis, hanya denga keterangan saksi dan dalil permohonan semata tentu saja  sulit untuk di kabulkan oleh MK.

Pengalaman Penulis dalam membaca putusan Perselisihan Hasil Pemilih (PHP), MK hanya mengabulkan permintaan PSU jika ada rekomendasi Panwas dan terbukti ada fakta yang sempurna berupa pengakuan KPU tentang peristiwa atau kejadian khusus dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS hingga PPS. Serta didukung oleh putusan Pengadilan yang terkait dengan pelanggaran Pidana Pemilu. Serta di dukung dengan selisih suara yang minim dan tentua saja Permohonan atau gugatan itu memenuhi ambang batas syarat perselisihan sebagaimana yang diatur antara 0,5 sampai 2 persen dari total suara sah.

Sebagaimana halnya dengan gugatan Pilkada serentak kali ini di MK, yang telah memasuki tahapan pembacaaan jawaban KPU dan keterangan Pihak Terkait (pemenang) yang Penulis baca dari risalah persidangan, sebagian besar kalau bisa dikatan nyaris semua gugatan meminta untuk dilaksanakan PSU untuk beberapa TPS. Termasuk Pilkada Kabupaten Takalar yang tuntutan Pemohon pasangan Burhanuddin dan Natsir Ibrahim juga meminta PSU pada 116 TPS dari 351 TPS yang ada di Kabupaten Takalar. Kita nantikan saja perkembangan PHP Takalar yang sepengatahuan Penulis para pihak di damping oleh Lawyer yang mumpuni seperti Prof. Yusril Ihza Mahendra di pihak Pemohon dan Kantor Hukum Hamdan Zoelva yang pernah menjabat sebagai ketua MK di Pihak Terkait serta Mappinawang di KPU Kabupaten Takalar yang sudah banyak mendampingi KPU.

Kita berharap akan terjadi debat argument dari Kuasa Hukum para Pihak dalam pemeriksaan saksi, agar terbuka letak permasalahan sesungguhnya. Dan masyarakat Takalar bisa mengetahui apakah KPU sudah berkerja secara benar, utamanya yang terkait dengan pemberitaan di media yang lagi viral sekaitan dengan tuduhan tim sukses Pemohon pada KPU yang dianggap memanipulasi NIK, mobilisasi Pemilih dan yang pada akhirnya memunculkan banyak “Pemilih Siluman” pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Takalar. (*)


Tag
  • ema vox
  •  
    div>