SELASA , 22 MEI 2018

Penambahan Kursi DPR Bebani Keuangan Negara

Reporter:

Editor:

rakyat-admin

Rabu , 31 Mei 2017 13:18
Penambahan Kursi DPR Bebani Keuangan Negara

int

MAKASSAR,RakyatSulsel.com – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menolak rencana penambahan 19 kursi DPR RI, seperti dalam pembahasan revisi UU Pemilu yang sedang bergulir.

Direktur Kopel, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, jumlah kursi tidak berkorelasi langsung dengan kinerja DPR selama ini yang buruk bahkan banyak terjerat kasus korupsi.

Alasan lainnya karena penambahan kursi tersebut dipastikan akan membebani keuangan negara di tengah  kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Termasuk masih banyaknya fasilitas publik tidak layak.

Berdasarkan catatan Kopel, kata dia, saat ini saja program wajib belajar 12 tahun yang dicanamkan Presiden melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) masih sulit terwujud. Salah satunya faktornya karena infrastruktur pendidikan yang tidak tersedia bahkan sebagian besar sudah tidak memadai.

“Dari 1,8 juta ruang kelas yang tersedia, sekitar 72 persen dalam kondisi sudah rusak, bahkan sebagian sudah tidak layak pakai. Belum lagi jutaan anak yang selama ini terpaksa harus belajar dalam ruang yang disekat atau  bahkan di teras sekolah karena fasilitas ruang kelas yang tidak tersedia,” ujar Syamsuddin Alimsyah.

Bukan hanya  itu, berdasarkan data Kementerian Koordinator  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), tercatat ada 120 juta atau setara 47 persen penduduk yang belum memiliki sanitasi terutama jamban yang layak. Begitu pula, terdapat 95 juta warga atau setara dengan 37 persen penduduk Indonesia kesulitan akses air bersih.

“Seharusnya persoalan-persoalan pelayanan dasar di atas menjadi pertimbangan utama DPR dalam menyusun sebuah kebijakan. Kepekaan social menjadi penting bagi seorang wakil rakyat. Bukan sebaliknya menjadi buta karena pengaruh nafsu kekuasaan,” jelasnya.

Syamsuddin menjelaskan, sekarang ini sepertinya perlu gerakan ajakan melawan lupa. DPR perlu diingatkan lagi dengan peristiwa tahun 2016 lalu, di mana pemerintah terpaksa melakukan pemangkasan anggaran hampir di semua lembaga kementerian karena kondisi keuangan negara saat itu. Dan salah satu korbannya adalah dana pendidikan  Rp 60,8 trilliun yang harus dipangkas.

[NEXT-RASUL]

Pihaknya juga mempertanyakan argumentasi DPR menyebut penambahan kursi DPR tidak akan membebani keuangan negara. DPR seolah lupa dengan sistem penggajian yang berlaku selama ini dihitung secara baku sesuai dengan jumlah individu anggota DPR serta sesuai dengan jabatan yang  melekat dalam setiap individu anggota DPR.

“Itu artinya, nilai belanja berupa gaji, tunjangan dan keprotokoloran termasuk operasional kegiatan yang akan dialokasikan dalam setiap tahun APBN harus dihitung berdasarkan jumlah anggota DPR yang akan dilayani. Bukan sebaliknya, nilai APBN yang ditetapkan lebih awal untuk dibagi rata bagi setiap anggota DPR. APBN tidak bisa dikalkulasi seperti membagi kue dalam satu piring yang harus sama rata sama rasa,” tegas Syamsuddin.

Syamsuddin menjelaskan, seharusnya yang dilakukan DPR sekarang ini adalah menata kembali sistem perhitungan jumlah anggota DPR yang selama ini memang ada banyak kekeliruan. Bila mengacu pada  isu refresentasi keterwakilan jumlah penduduk, maka beberapa daerah sebenarnya yang sistem perhitungannya melebihi jumlah kursi seperti Sulawesi Selatan.

Sebaliknya  Provinsi Jawa Barat justru mengalami kekurangan. Oleh karenanya, penataan ini dengan merapikan kembali daerah yang berlebih harus dikurangi dan mengalihkan ke daerah yang kurang selama ini. Juga daerah pemekaran seperti Kaltar, sejatinya mengambil kursi dari daerah induk sesuai dengan perhitungan jumlah penduduknya.

“Bukan sebaliknya mengambil jalan pintar dengan menambah lagi jumlah kursi karena tidak akan pernah menyelesaikan persoalan dan pasti membebani  APBN. Selama ini seorang wakil rakyat akan membawa pulang duit ke rumah minimal Rp 54,5 juta. Angka ini belum termasuk dana operasional listrik, tambahan tunjangan beras, bahkan dana reses yang mencapai Rp 150 juta sekali reses dengan jumlah 5 kali dalam setahun. Beban lain juga adalah setiap anggota akan dilengkapi tenaga ahli dan asisten pribadi yang semuanya akan dibayarkan oleh uang negara. Sehingga setiap kali penambahan anggota akan berimpilikasi pada penambahan beban keuangan negara,” ungkapnya. (fah/D)


Tag
  • Kopel
  •  
    div>