JUMAT , 21 SEPTEMBER 2018

Penanganan Kasus Korupsi Lambat

Reporter:

Editor:

doelbeckz

Selasa , 04 April 2017 13:31
Penanganan Kasus Korupsi Lambat

Ilustrasi.

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.COM – Kinerja penanganan kasus dugaan korupsi Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar di bawah kepemimpinan, Jan Samuel Maringka dinilai belum terlihat. Ada beberapa kasus dugaan korupsi yang telah ditingkatkan ke penyidikan oleh Kajati sebelumnya namun hingga saat ini belum satupun orang ditetapkan tersangka.

Lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi mendesak Kejati segera menggenjot pengusutan sejumlah kasus yang dianggap berjalan lambat bahkan terkesan dibiarkan.

Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Pangkep yang telah masuk ke tahap penyidikan dengan dua orang tersangka.
Kemudian, kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah masuk tahap penyidikan tanpa tersangka.

Selanjutnya, kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Makassar, yang telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan sejak tahun 2016 lalu. Namun, hingga kini belum ada kabar terbaru.

Wakil Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mengatakan, jika pola penanganan perkara yang dilakukan Kejati berjalan sangat lambat dan tidak maksimal.

“Ada beberapa contoh kasus yang ditangani, itu lambat dan tidak ditangani secara maksimal. Sehingga hasil yang dicapai, cenderung tebang pilih,” ujar Kadir diberitakan Rakyat Sulsel, Selasa (4/4).

[NEXT-RASUL]

Dicontohkan. kasus sewa lahan negara di Buloa hingga kini masih tergantung di meja penyidik tanpa satupun tersangka. Padahal statusnya telah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan sejak 7 Desember 2016.
“Kok sampai saat ini tidak ada perkembangannya, sudah sejauh apa. Tentu ini menimbulkan tanda tanya bagi kami, apalagi kan sudah ada banyak pihak yang diperiksa,” ungkapnya.

Sementara, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Tugas Utoto menjelaskan, pihaknya telah bekerja secara maksimal. Namun, ada beberapa penyidik juga menjalankan tugas lain sehingga pihaknya terkendala pada Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ada yang sementara jadi Plt di Bulukumba, kalau selesai itu, nanti kita akan ekspose, tidak ada yang jadi kendala,” ungkapnya. (***)


div>